jpnn.com - BOJONEGORO - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah turun tangan setelah Rapat pembahasan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2024 berlangsung alot hingga Pukul 23.55 WIB, Selasa (5/9).
Dari jadwal yang dibuat melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bojonegoro, rapat Paripurna penetapan KUA PPAS APBD tahun 2024 seharusnya sudah dihelat pada Rabu (30/8/2023).
BACA JUGA: Bupati Anna Kenalkan Wayang Thengul pada Delegasi 4 Negara yang Meriahkan B-TIFF
Namun hingga Selasa (5/9) Banggar dan TAPD belum juga menyelesaikan rapat.
Hal ini yang membuat Anna menginterupsi rapat dan ikut membaur menjelaskan dua pertanyaan dari Banggar yakni tentang pembebasan lahan untuk fly over dan hibah comby oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
BACA JUGA: Bupati Anna Berharap Pembangunan Bendungan Karangnongko Sejahterakan Masyarakat
Sebagai pemilik kewenangan di daerah, Bupati Anna berwenang penuh untuk meluruskan pembahasan rapat yang terkesan tidak berujung. Terlebih, TAPD hanya berdasarkan penugasan.
"Saya lima tahun sebagai bupati, tidak pernah ikut rapat banggar kecuali kondisi yang mengharuskan seperti sekarang ini," ucapnya.
BACA JUGA: Bupati Bojonegoro Ingatkan Para ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Bupati Anna menyatakan fly over sangat dibutuhkan rakyat sehingga butuh dukungan dari semua pihak termasuk DPRD, tetapi justru ada pengeprasan anggaran.
"Kalau itu berkaitan dengan kinerja bisa dilakukan melalui forum pengawasan," ucapnya.
Bupati juga menegaskan bantuan alat pertanian (alsintan) salah satunya comby, sudah masuk dalam SIPD.
Dia mempersilakan semua pimpinan dan anggota Banggar untuk membuka aplikasi dan mengecek melalui online.
Bahkan, meminta rapat ditunda 15 menit, untuk DKPP mencetak data tersebut.
Tindakan tegas Bupati Anna Mu'anawah langsung direspons Banggar melalui rapat internal, hasil semula Banggar sepakat melanjutkan rapat pada hari ini, Rabu (6/9/2023).
Namun kembali dengan tegas, Bupati Anna menyebutkan jika sesuai aturan dan regulasi yang ada, rapat pembahasan KUA PPAS harus diselesaikan Rabu (6/9/2023) sehingga pada Kamis (7/9/2023) bisa dilaksanakan paripurna penetapan.
"Apabila tidak segera disepakati, akan kami kirimkan rancangan APBD tahun 2024, mengingat batas waktu pembahasan P-APBD 2023 harus segera dilaksanakan," katanya.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar akhirnya meminta kembali masukan dari seluruh anggota Banggar yang kemudian menyepakati bersama hasil pembahasan.
"Besok dilanjutkan meski ranah internal, finalisasi dan dilanjutkan paripurna," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Bojonegoro Fokus Meningkatkan Pembangunan SDM Lewat Program RPL
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang