Pembahasan Revisi UU Anti Terorisme Dinilai Lamban

Kamis, 02 Februari 2017 – 20:41 WIB
Ilustrasi. Foto: AFP

jpnn.com - jpnn.com - Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme masih terus dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) UU Terorisme DPR RI.

Awalnya, revisi itu akan selesai awal Januari 2017, tetapi kemudian mengalami pengunduran menjadi Maret 2017.

BACA JUGA: Kebijakan Trump Berpotensi Menambah Sentimen Anti-Islam

Namun, kabar terakhir menyebutkan pengesahan revisi itu menjadi UU Terorisme akan dilakukan Mei 2017.

Pakar hukum Syaiful Bakhri menilai, pembahasan revisi UU Antiterorisme itu terlalu lamban.

BACA JUGA: Kibarkan Bendera ISIS, Warga Penjaringan Diciduk Polisi

Akibatnya, semua pihak harus menunggu cukup lama yang berakibat banyak kasus terorisme yang belum bisa terjerat oleh hukum.

Alhasil, penanganan masalah terorisme ini masih menggunakan penegakan hukum klasik/manual, dan tidak mengacu kepada sebuah UU Antiterorisme kekinian.

BACA JUGA: Fahri Hamzah Ajak Negara Islam Hindari Isu Buatan Barat

"Saya tidak meriset detail masalah itu, tapi faktanya sampai sekarang belum ada UU Antiterorisme modern mengenai pencegahan terorisme. Selama ini kita mengacu kepada UU dari hasil Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), sehingga banyak kejadian terorisme yang didasari oleh modernisasi, baik itu cara maupun alat yang digunakan, tidak bisa dijerat hukum. Sebagai rakyat kita berharap dalam koridor politik hukum perundang-undangan, UU Terorisme harus segera disahkan karena memang sudah terlalu lama," kata Syaiful di Jakarta, Kamis (2/2).

Namun, lanjut Syaiful, dalam rancangan yang dibahas Pansus UU Terorisme, dia melihat sudah mulai integrated.

Dia juga yakin Pansus UU Terorisme DPR RI sudah tahu poin-poin atau substansi yang ingin diatur.

Tentunya revisi itu harus mengacu UU Terorisme yang tersebar di seluruh dunia, sebagai sebuah pasal yang universal. Soalnya, terorisme ini bukan masalah lokal, tetapi global.

Apalagi, saat ini terorisme telah berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin modern.

Terors melakukan aksinya dengan menggunakan alat-alat canggih. Artinya, kejahatan dan terorisme ini akan terus meningkatkan akselerasinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibangun pada abad ke-16 sudah membuat parameter bahwa kejahatan kemanusiaan dibagi menjadi dua.

Di bidang harta benda antara lain penggelapan, penipuan, pemalsuan, penghinaan dan terhadap nyawa seperti pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan, terorisme. Kejahatan itu seusai KUHP akan dihadapi dengan perspektif kejahatan hukum.

"Tapi akselerasi kehidupan manusia terus berubah seiring perkembangan zaman. Untuk kejahatan biasa, KUHP masih bisa menangani, tapi karena dunia berubah, dan kasus terorisme ini makin sistemik antarnegara, maka UU Terorisme harus segera disahkan," terang pria yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Dia mencontohkan bahwa di benua lain seperti Eropa, Amerika, Australia itu sudah UU Antiterorisme.

Tentunya Indonesia harus mengikuti pola itu karena ancaman terorisme akhir-akhir ini semakin meresahkan.

Apalagi pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menanggulangi terorisme. Ironisnya, BNPT dibentuk bukan karena perintah UU, tapi dari Peraturan Presiden (Perpres).

"BNPT sebagai lembaga baru tentu sedang mencari pondasi kewenangannya.

Selama ini BNPT dibentuk atas dasar perintah presiden (kekuasaan). Kalau nanti dalam UU Antiterorisme nanti memberikan mandat, kewenangan, dan otorisasi kepada BNPT, maka BNPT akan menjadi lembaga negara dalam arti sesungguhnya," ungkap Syaiful.

Saat ini, lanjut Syaiful, ada dua perimbangan dalam program penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT.

Yaitu pencegahan dan penindakan. Menurutnya dua-duanya itu penting, tapi dari hukum pidana masa kini, dalam penegakan hukum itu, pencegahan lebih diutamakan, bukan penindakan.

Dia mencontohkan, selama ini sudah banyak penindakan hukum yang dilakukan terhadap kasus kejahatan, khususnya terorisme, tapi faktanya kejahatan itu masih terus terjadi.

"Itu berarti penindakan itu gagal. Maka upaya pencegahan ini lebih mempunyai nilai kebaruan, apalagi dilakukan sejak dini. Memang tugas pencegahan ini sangat mulia, tapi butuh waktu panjang karena masyarakat harus terlibat secara penuh. Bila semua orang menyatakan perang terhadap terorisme, maka lembaga tinggal mendorong saja. Dan itu pasti akan lebih efektif, dibandingkan dengan menindak," papar Syaiful.

Dia melanjutkan, bilamana pencegahan dilakukan pada porsi yang proporsional maka penindakan akan berkurang dengan sendirinya.

Pencegahan bisa menjadi 'payung' bagi masyarakat dalam mencegah terorisme. "Seperti kata pepatah, "sedia payung sebelum hujan". Kalau masyarakat memiliki 'payung' yang kuat, maka mereka juga pasti bisa membendung dan mencegah terorisme dari tingkat paling dini," imbuhnya.

Langkah itu dinilai akan lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan menghukum orang.

Pasalnya, hukuman penjara apalagi dalam waktu lama seperti seumur hidup atau diatas 15 tahun, akan berimplikasi dengan terganggunya keuangan negara, karena para terhukum itu harus diberi makan dan lain-lain.

Dia sepakat bila ada pelaku aksi terorisme yang banyak membunuh orang, lebih baik dihukum mati saja. (jos/jpnn

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencegahan Terorisme Lebih Bagus Dengan Soft Power


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
terorisme  

Terpopuler