jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memang tidak mudah. Sebab, RUU Pemilu itu selain akan mengatur pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden secara serentak, juga menjadi pertarungan antar-fraksi di DPR yang membawa kepentingan masing-masing.
“Jangankan antara DPR dan pemerintah, antara internal DPR sendiri fraksi-fraksi juga alot. Jadi alot sekali karena memang banyak pasal, ayat, yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masing-masing partai politik,” kata Siti saat diskusi “Ending RUU Pemilu” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
BACA JUGA: Anak Buah SBY: Jangan Sampai Kembali ke UU Pemilu Lama
Menurut dia, partai besar, menengah, kecil maupun baru tentu punya kepentingan masing-masing untuk menghadapi pemilu. Dia menegaskan, kepentingan masing-masing parpol itu sulit mendapatkan titik temu. “Apalagi, ditambah dengan kepentingan pemerintah,” ujarnya.
Karenanya Siti mengatakan, sudah saatnya semua elemen di Indonesia kompak menyatukan seluruh potensi yang dimiliki. Perspektifnya harus diluruskan untuk membangun Indonesia ke depan. “Khususnya bagaimana membuat demokrasi jauh lebih berkualitas,” jelasnya.
Lebih lanjut Siti mengatakan, RUU Pemilu tidak hanya harus jelas secara teks dan konteks. Sebab, harus ada filosofi yang mendasarinya.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Dua Opsi Jika Pembahasan RUU Pemilu Buntu
“Karena filosofi itu sangat jelas bahwa dengan pemerintahan hasil pemilu serentak nanti diharapkan sungguh-sungguh mengacu pada penguatan sistem presidensial bukan parlementer lagi,” ujarnya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Internal Pansus RUU Pemilu Berupaya Maksimal Tuntaskan Isu Krusial
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengambilan Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu Ditunda Lagi
Redaktur : Tim Redaksi