jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pansus RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) DPR Yosep Umar Hadi mengatakan, pembahasan RUU tersebut antara pihaknya dengan pemerintah sudah hampir final. Apalagi, secara prinsip pemerintahan Joko Widodo melalui empat menteri yang ditugaskan telah menyatakan dukungannya.
Menurut anggota komisi V itu, RUU ini sudah dibahas sejak periode 2009-2014. Namun, pembahasannya mentok di tingkat I (komisi) karena belum ada kesepakatan soal besaran iuran perumahan.
BACA JUGA: Asal Transparan, PDIP Bakal Lebih Mudah Cari Sumbangan
"Periode lalu sudah selesai tingkat I, raker dengan menteri, tinggal satu pasalnya saja yang belum disepakati, soal besaran iuran tabungan perumahan itu. Ada yang minta, 3, 5 dan 15 persen," kata Yosep, Senin (26/10).
Nah, RUU ini kembali masuk prolegnas prioritas 2015 yang pembahasannya dilakukan Pansus. Dukungan muncul dalam raker perdana yang dihadiri Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Kementerian Keuangan, Kemenaker dan Kementerian Hukum dan HAM.
BACA JUGA: HOREEE! Risma Tetap Bisa Ikut Pilkada
"Kami senang karena pemerintah antusias, mendukung penuh pembahasan RUU ini. DIM (daftar inventaris masalah) yang diberikan pada Pansus ini ada sekitar 531 DIM, 413 sudah disetujui. Beberapa masih penyempurnaan substansi, redaksional. Intinya bahwa pemerintah 70 persen sudah setujui pasal demi pasal dalam DIM RUU Tapera," jelas Yosep. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pramono Anung Optimistis PDIP Bisa Ulangi Sukses di Pilgub Kalteng
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak Pemerintah Boikot Produk Perusahaan Pembakar Lahan
Redaktur : Tim Redaksi