jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur yang makin tinggi.
Meski begitu, penerimaan pajak hingga September 2017 baru mencapai Rp 770 triliun.
BACA JUGA: Presdir Tirta Investama Tegaskan Aqua Junjung Etika Bisnis
Angka tersebut setara 60 persen dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.
Di sisi lain, persentase anggaran infrastruktur terhadap belanja negara terus meningkat.
BACA JUGA: Ini Bedanya Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dengan Jokowi
Mulai yang tadinya 14,2 persen pada 2015, lalu naik menjadi 15,2 persen tahun lalu.
Tahun ini, anggaran infrastruktur menjadi 18,6 persen dari total belanja negara.
BACA JUGA: Faisal Basri Jadi Saksi Ahli di Sidang Dugaan Monopoli Aqua
Kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015–2019 diperkirakan mencapai Rp 5.519 triliun. Hal tersebut tak cukup jika hanya didanai pajak.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur juga membuat utang terus naik hingga mencapai Rp 3.866,45 triliun per September 2017.
Pemerintah juga terus mengajak pihak swasta untuk ikut berinvestasi demi mendukung pembangunan infrastruktur.
Namun, hal itu dinilai berisiko dan terlalu berlebihan oleh ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.
’’Serapan tenaga kerja sektor infrastruktur tidak terlalu tinggi. Sebenarnya yang paling berpengaruh adalah sektor industri manufaktur,’’ kata Faisal, Senin (30/10).
Dia menguraikan, sektor manufaktur lebih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pada era perdagangan yang marak dilakukan lewat e-commerce ini, menurut dia, kualitas barang dari Indonesia sangat ditantang agar lebih bagus dan mampu bersaing dengan barang serupa dari negara lain.
Era e-commerce, kata dia, akan terus tumbuh dan membuat banyak konsumen dari berbagai belahan dunia dengan mudah mengakses barang berkualitas tinggi dengan harga murah.
’’Industri manufaktur itu kuncinya. Sebab, lebih banyak orang yang bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan basis wajib pajak PPh dan PPN akan bertambah. Selain itu, pemerintah seharusnya tidak bergantung pada pajak dari sektor migas lagi,’’ jelasnya. (rin/c22/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepemimpinan Lemah, Target Pertumbuhan Ekonomi Gagal
Redaktur & Reporter : Ragil