jpnn.com - LAMPUNG - Direktur Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Subandono Tjiptodasono mengatakan pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) butuh Peraturan Gubernur (Pergub) agar bisa tetap dilanjutkan. Menurutnya, meski saat ini masih dalam tahap penundaan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi butuh regulasi di daerah yang menjadi tempat pembangunan JSS.
"Pembangunan JSS berpeluang dilanjutkan, asalkan ada pergub dari daerah sekitar Selat Sunda, yang mengatur tata kelola laut," ujar Subandono dalam rilis yang diterima JPNN.com, Selasa (24/3).
BACA JUGA: Kembar Siam Dempet Dada yang Punya Satu Jantung
Pernyataan Subandono ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar bertema JSS Menuju Kedaulatan Maritim yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Acara ini digelar atas kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mitra Lampung, dan Tabloid Negarawan serta Institut Lembang 9, di Gedung Graha Surya, akhir pekan silam.
Subandono menjelaskan tata kelola laut membuat akses laut tidak bisa dipergunakan serampangan, dengan adanya tata kelola laut, menurutnya, pemerintah daerah mendapakan benefit lingkungan, sosial, ekonomi, keamanan hingga eksplorasi ekosistem biota kelautan dan perikanan. "Pergub diperlukan untuk menindaklanjuti Perpres yang nantinya akan mengatur tata kelola laut agar tertib," katanya.
BACA JUGA: Terlelap Tidur, 40 KK Kebanjiran, Ternyata Ini Penyebabnya
Selain Subandono, hadir sebagai pembicara lainnya, yakni Anggota DPD RI perwakilan Lampung Andi Surya, Aryo Rama Chandra (Pimpinan Institut Lembang 9), dua orang akademisi Ir. Hj. Armalia Reny Madrie AS.MM., (Koordinator Perguruan Tinggi Mitra Lampung), dan Dr. (Can.) Maruly Hendra Utama, Yozi Rizal, SH (anggota DPRD Provinsi Lampung), dan Kepala Bappeda Lampung. Acara yang berlangsung di convention hall Graha Surya ini dibuka langsung oleh M Rapsel Ali (Pemimpin Umum Tabloid Negarawan).
Sementara itu, Andi Surya mengatakan keberadaan JSS akan berdampak positif terhadap percepatan ekonomi masyarakat di Lampung. Karena akses transportasi akan lebih cepat, mudah dan murah, sehingga perekonomian masyarakat akan lebih meningkat. Di samping itu, efek domino secara ekonomi atas keberadaan JSS juga akan membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pariwisata di Lampung.
BACA JUGA: Bule Amerika Tewas Gantung Diri di Rumahnya yang Mewah
Ditempat yang sama, Aryo Rama Chandra menyebut bahwa JSS bisa menjadi ikon kedaulatan maritim Indonesia. Pasalnya, Selat Sunda merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang manjadi jalur perlintasan pelayaran internasional terpadat.
Muhammad Rapsel Ali sendiri menyatakan bahwa keinginan masyarakat Lampung agar JSS segera dibangun begitu antusias demi peningkatan dan percepatan ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan apresiasi yang ditunjukkan masyarakat saat seminar digelar.
"Keberadaan JSS itu sangat berdampak positif bagi percepatan ekonomi masyarakat Lampung," kata Rapsel seraya berjanji akan menindaklanjuti hasil seminar mengenai JSS yang digelar di Tangerang-Banten dan Lampung tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari masukan positif.
Seperti diketahui, pembangunan JSS sudah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda. Diperlukan peraturan gubernur (pergub) tentang tata kelola laut agar rencana pembangunan ini dilanjutkan.
Pergub yang dimaksud harus dibuat oleh wilayah yang berdekatan dengan Selat Sunda, yakni Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung. Saat ini, mega proyek JSS masih dalam posisi ditunda pembangunannya oleh pemerintahan Jokowi-JK. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Guru Bantu Tuntut Tunjangan Rp 500 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi