jpnn.com, BOGOR - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zenal Abidin mempertanyakan urgensi pembangunan kantor pusat pemerintahan baru di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, yang beragendakan pembahasan capaian kinerja 2023 dan rencana kerja 2024, Jumat (22/3).
BACA JUGA: DPRD Kota Bogor Siapkan Perencanaan Mencegah Banjir
Menurut Zenal, pembangunan yang harus diprioritaskan adalah dua unit sekolah di Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Utara, sesuai rencana kerja dalam APBD dan RPJMD Kota Bogor.
"Kami melihat tidak ada urgensi dalam hal pembangunan pusat pemerintahan baru ini," kata Zenal Abidin.
BACA JUGA: Forkopimda Kota Bogor Pastikan Harga Komoditas Stabil
Pembangunan pusat pemerintahan baru dinilai dapat menjadi beban APBD Kota Bogor, mengingat anggarannya mencapai Rp300 miliar, jika mengacu kepada desain awal yang dipaparkan Bapperida.
Zenal juga mengungkapkan bahwa pembangunan pusat pemerintahan baru tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh kepala daerah berikutnya seperti IKN, mengingat tidak ada aturan atau landasan hukum yang mengikat.
BACA JUGA: Kabar Baik untuk Petugas Kebersihan di Kota Bogor, Insentif Akan Diperjuangkan
"Sehingga proyek ini berpotensi mangkrak jika tidak dikerjakan dan direncanakan penganggarannya secara hati-hati," tutur Zenal Abidin.
Meski aset sudah diserahterimakan oleh pemerintah pusat ke Pemkot Bogor sejak 2021, Zenal mewanti-wanti pihak Bapperida untuk melakukan pengkajian lebih dalam agar proyek tersebut.
"Intinya ini harus disiapkan dengan matang. Aset sudah diserahterimakan, tetapi perencanaan mulai dari penganggaran, siteplan dan sebagainya," ungkapnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh