jpnn.com, PADANG - Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina menerima kunjungan dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-ISI) di kediamannya, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (4/3/2021).
Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum FSP-ISI Kiki Warlansyah bersama Fasial Arif MN (FSP-ISI), Nino Perdana (FSP-ISI Bidang Organisasi) dan Wahyudi (Ketua Komisariat SPSP).
BACA JUGA: Semester I 2020, Laba Semen Indonesia Naik
Pada pertemuan tersebut, pengurus FSP ISI menyampaikan aspirasinya terkait kondisi Industri Semen Nasional saat ini yang sudah mengalami oversupply sebesar 42 juta ton.
FSP ISI juga menyampaikan penolakan atas rencana Pembangunan Pabrik Semen Baru di Kalimantan Timur dengan kapasitas 15 juta ton.
BACA JUGA: Reaksi Politikus PKS Nevi Zuairina Soal Perpres Investasi Miras, Simak Kalimatnya
“Pemerintah harus menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia. Kalau Over Penawaran, maka tidak akan sehat dalam tata niaga semen,” ujar Nevi.
Menurut Nevi, penolakan FSP-ISI atas pembangunan pabrik semen baru ini bukan tanpa alasan.
BACA JUGA: Berkomitmen Terapkan Antikorupsi, Semen Indonesia Raih Sertifikasi ISO 37001:2016
Dia menjelaskan, Oversupply 42 juta ton saat ini saja sudah menyebabkan utilisasi pabrik hanya 66 persen.
Artinya sudah ada beberapa line pabrik dalam suatu perusahaan tidak berproduksi (setop), sehingga berdampak kepada tenaga kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja, penurunan kesejahteraan dan overload kerja.
Selain itu, akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat dan mungkin saja Industri Semen Nasional akan bernasib sama dengan Industri baja di Indonesia.
Politikus PKS ini berjanji segera menyampaikan aspirasi dan permasalahan tersebut dalam masa persidangan di Komisi VI DPR RI.
Dia mengusulkan agenda melakukan audiensi antara FSP-ISI dengan Komisi VI untuk pendalam lebih lanjut dan mempertanyakan terkait perizinan pabrik semen baru ke pemerintah dalam hal ini Kepala BKPM dan Menteri Perindustrian.
Terkait rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur, Nevi mengingatkan Pemerintah melakukan studi ulang terhadap dampak yang akan ditimbulkan.
“Bagaimana koordinasi yang telah dilakukan antara BKPM dengan Kementerian Perindustrian, akan menjadi bahan untuk mengurai semua persoalan industri semen ini,” kata Nevi.
Legislator asal Sumbar II ini mempertanyakan apakah BKPM sudah berkordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait perizinan bagi pendirian pabrik semen baru ini di Kalimantan Timur.
Sedalam apa kualitas koordinasi ini akan dapat di jelaskan secara gamblang pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat di DPR.
“Antarlembaga di pemerintahan perlu ada koordinasi agar keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi tercapainya kesejahteraan dan keadilan dan bukan malah menimbulkan permasalahan baru di masyarakat,” ujar Nevi.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich