Pembangunan TPPI Tuban Harus Dilanjutkan, Ini Alasannya

Selasa, 13 Oktober 2020 – 22:14 WIB
Kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati energi nasional Agung Hadi Wibowo menilai, proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Olefin Complex Development di Tuban, bisa membangkitkan perekonomian Indonesia.

Sebab, jika kilang TPPI sudah beroperasi akan memberikan dampak positif yang besar untuk menekan impor minyak dan gas bumi.

BACA JUGA: Pengembangan TPPI Olefin Bisa Menciptakan Kemandirian Energi

“Proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Jadi proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina (persero), selaku induk PT TPPI," kata Agung, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10).

Agung mengatakan, sejatinya proyek tersebut adalah sebuah jati diri bangsa. Sehingga bisa dipastikan yang mempunyai rencana jahat menggagalkan proyek ini adalah orang-orang yang diragukan nasionalismenya.

BACA JUGA: Penjelasan Hyundai Engineering Terkait Tender Dual Feed TPPI

“Jika ada orang mencoba menggagalkan proyek ini, mereka bukan orang yang cinta tanah air. Sebaiknya, Pertamina tetap melanjutkan tender kilang TPPI karena ini bisa menjadi jati diri bangsa,” ujar Agung.

Agung pun menyesalkan adanya hambatan terkait kebijakan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membentuk satuan tugas (satgas) investasi proyek TPPI.

BACA JUGA: Dikawal Ketat Kejagung dan Bareskrim, Tender TPPI Diyakini Bakal Berjalan Secara Transparan

Padahal, sesuai intruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun guna menekan impor migas.

Dia curiga, tim satgas yang dibentuk tidak lama setelah isu kecurangan tim tender TPPI itu tidak menghendaki proyek tersebut terealisasi.

Padahal faktanya, tender telah dilaksanakan secara bersih dan transparan dengan pendampingan dari Tim Jamintel, Bareskrim  POLRI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga Governance-nya sangat terjaga dengan baik.

“Jika Ahok tidak percaya dengan kinerja tim tendernya, ya lakukan saja Audit, ini jauh lebih baik dari pada harus membatalkan proyeknya,” pungkas Agung. (jlo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler