jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai, proyek pembangunan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, bisa menciptakan kemandirian energi bangsa.
Oleh karena itu, proyek tersebut harus didukung semua pihak, tak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina (persero) selaku induk PT TPPI.
BACA JUGA: Penjelasan Hyundai Engineering Terkait Tender Dual Feed TPPI
Namun, kata dia, proyek tersebut berpotensi terhambat akibat kebijakan yang dikeluarkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membentuk satuan tugas (satgas) investasi proyek TPPI.
Tim Satgas dibentuk dengan alasan untuk mensetlekan strategic partner dan proses tender. Namun, kata Adib, kebijakan tersebut berpotensi membatalkan pelaksanaan proyek kilang TPPI.
BACA JUGA: Dikawal Ketat Kejagung dan Bareskrim, Tender TPPI Diyakini Bakal Berjalan Secara Transparan
Tim Satgas ini dibentuk tidak lama setelah isu kecurangan tim tender TPPI diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki proyek ini terealisasi.
Faktanya, tender telah dilaksanakan secara bersih dan transparan dan dengan pendampingan dari Tim Jamintel, Bareskrim POLRI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga Governance-nya sangat terjaga dengan baik.
BACA JUGA: Rekind dan Jo Hyundai Bakal Garap Proyek TPPI Olefin Complex
Menurut Adib, pelaksanaan audit menyeluruh terhadap proses tender TPPI akan jauh lebih baik untuk dilakukan dari pada mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan proyek ini.
“Jika Ahok tidak percaya dengan kinerja tim tendernya, ya lakukan saja Audit, ini jauh lebih baik dari pada harus membatalkan proyeknya. Apalagi proses tender sudah diawasi oleh berbagai badan negara, ini berarti Ahok juga tidak percaya pada kinerja badan-badan tersebut,” jelas Adib.
Hal ini merupakan kerugian negara yang sangat besar, dan sangat menguntungkan bagi pihak tertentu yang mengharapkan Indonesia terus melakukan impor migas.
“Padahal, sesuai intruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun guna menekan impor migas,” kata Adib, Kamis (8/10).
Adib menilai, realisasi proyek pembangunan pabrik petrokimia itu akan mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menekan defisit migas saat ini.
"Proyek ini akan memiliki peran strategis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menargetkan Pembangunan proyek tersebut akan berlangsung selama tiga tahun, yakni akan dimulai pada Desember 2021, selanjutnya akan mulai berproduksi pada April 2024.
Proyek TPPI akan mendorong perekonomian Indonesia dalam situasi COVID-19 saat ini, menciptakan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah besar dan melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia seperti yang terjadi di negara lain dalam kondisi yang sangat sulit ini.(jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh