jpnn.com, JAKARTA - Menyikapi tragedi pembantaian etnis Rohingya di Rakhine state, Myanmar, Dewan HAM PBB telah membentuk tim pencari fakta sejak pekan lalu.
TPF beranggotakan tiga orang, masing-masing mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Indoensia, pengacara Radhika Coomaraswamy asal Srilanka, serta konsultan asal Australia Christopher Dominic Sidoti. Marzuki ditujuk memimpin TPF tersebut.
BACA JUGA: Retno Marsudi Usulkan Formula 4+1 ke Aung San Suu Kyi
Marzuki menuturkan, saat ini pihaknya sedang berjuang untuk bisa masuk wilayah Myanmar. ’’Kami akan menelusuri pola kejadian dan pikiran-pikiran yang ada di kawasan itu,’’ terangnya kepada Jawa Pos.
Untuk menelusurinya, mereka juga harus memeriksa dokumen maupun fakta yang terjadi hingga lima tahun ke belakang.
BACA JUGA: India Punya Menhan Perempuan, Pertama Sejak Indira Ghandi
Ruang lingkupnya tidak hanya khusus di Rakhine Utara, melainkan sudah mencakup keseluruhan Myanmar. Mengingat, persoalan di Rakhine Utara juga terkait dengan pemerintah Myanmar.
Meskipun demikian, TPF akan lebih fleksibel dalam bekerja. ’’Kondisi di sana (Rakhine) akan menentukan bagaimana TPF bekerja,’’ lanjut Marzuki.
BACA JUGA: Amerika Serikat: Kim Jong Un Mendambakan Perang
Untuk saat ini, ada tiga persoalan utama yang sedang dipetakan oleh TPF sembari berupaya masuk ke Myanmar. Yakni, krisis pembangunan, krisis HAM, dan krisis keamanan.
Selebihnya, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apapun karena memang belum bekerja.
Marzuki berharap bisa segera mendapatkan akses untuk masuk ke Rakhine State sehingga bisa mulai memetakan masalah-maslah yang ada dan bsia memberi rekomendasi.
Dari Jakarta, Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim Jakarta Pusat kemarin nampak dijaga puluhan aparat kepolisian.
Mereka berdiri di depan gerbang pintu masuk rumah yang bercat gading tersebut. Di depan, juga terdapat bentangan kawat berduri.
Pantauan Jawa Pos, hingga kemarin (4/9) pukul 15.30, tidak banyak aktivitas keluar masuk Gedung Kebes Myanmar.
Sebenarnya pihak Kedubes Myanmar tidak terlalu tertutup. Sebab, mereka menerima perwakilan pendemo yang menyampaikan aspirasinya kepada duta besar.
Seperti yang dilakukan Andri Nurkamal, koordinator lapangan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS). Andi dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HIMA PERSIS, mulanya hanya berorasi di depan gedung.
Mereka menuturkan kalau ingin menemui Dubes Myanmar Aung Htoo. Pihak kepolisian dari Polsek Menteng pun menyampaikan keinginan tersebut. Tak lama berselang mereka masuk dengan menunjukkan KTP.
”Tadi ditemui langsung dengan wakil Duta Besar Myanmar. Saya lupa namanya,” kata Andri setelah 20 menit berada di Gedung Kedubes Myanmar.
Dia mengatakan bahwa sambutan dari pihak Kedubes Myanmar cukup bagus. Untuk menjembatani pembicaraan, menurut cerita Ardi, mereka didampingi satu penerjemah.
”Mereka berjanji dalam beberapa hari kedepan akan ada perbaikan,” ujar Andri. Perbaikan yang dimaksud adalah menunggu hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar.
Andri menyampaikan dalam pertemuannya kemarin bahwa pihak Kebes Myanmar merasa keberatan tentang genosida.
Genosida merupakan pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok.
Tujuannya untuk memusnahkan. ”Tapi penerjemahnya meminta agar tidak melanjutkan lagi mengenai hal tersebut,” ujar pria 23 tahun itu.
Kemarin, terjadi tiga unjuk rasa di depan Gedung Kedubes Myanmar. Selain HIMA Persis, ada pula Barisan Muda Penegak Amanat Nasioan (BM PAN) dan kelompok yang menamai dirinya Sahabat Muslim Rohingnya.
Ahmad Yohan, Ketua Umum BM PAN, mengatakan jika pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab dalam kerusuhan yang terjadi di negaranya. “PBB dan Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas,” ujarnya.
Aksi yang diikuti 40 orang itu mengancam jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, maka pihaknya akan mengusir perwakilan Myanmar di Indonesia untuk pulang. ”Perwakilan kita di Myanmar pun sebaiknya juga ditarik,” imbuh Yohan. (and/syn/byu/lyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menjijikkan! Militan Maute Paksa Anak-Anak Ikut Bertempur
Redaktur & Reporter : Soetomo