jpnn.com, JAKARTA - Pembatalan penempatan 3.043 prioritas satu (P1) pada seleksi PPPK guru 2022 masih jadi polemik.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pun sudah bersuara keras meminta Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani atas nama Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan surat tersebut.
BACA JUGA: 4 Jeritan Peserta Seleksi PPPK Guru 2022, Menangis saat Bertemu Prof Nunuk, Ya Allah
PB PGRI menilai pembatalan guru lulus passing grade (PG) pada seleksi PPPK 2021 yang merupakan peserta P1 tidak disertai alasan jelas.
Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Guru pun sudah meminta klarifikasi kepada Dirjen Nunuk pada Jumat (10/3), tetapi hasilnya membuat mereka kecewa.
BACA JUGA: Seleksi PPPK Guru 2022, Ada Peran Pansel Daerah di Tahap Jawab Sanggah, Oalah
Sebab, tidak ada jaminan dengan nasib 3.043 P1, bahkan untuk formasi PPPK 2023.
Ketua Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Guru Dewi Nurpuspitasari mengatakan desakan untuk pembatalan surat dirjen GTK makin menguat. Itu karena pembatalannya tanpa disertai alasan jelas.
BACA JUGA: Kalau Begini Caranya, PPPK Enggak Bisa Tenang, Pak Bupati Bersuara Lantang
"Kami tidak menyangka tiba-tiba dibatalkan dengan alasan ada sanggahan dari peserta P1. Yang jadi pertanyaan kapan sanggahan itu dilakukan, karena tidak ada jadwalnya usai pengumuman 31 Oktober - 13 November 2022," beber Dewi kepada JPNN.com, Senin (13/3).
Jika Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak bisa memberikan solusi bagi 3.043 P1, lanjutnya, mereka terpaksa harus mencari jalan lain.
Dewi menegaskan 3.043 P1 mendapatkan dukungan dari PB PGRI. PGRI pun siap mengawal perjuangan Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Guru mendapatkan keadilan.
Dukungan PB PGRI itu ujarnya, terungkap dalam webinar Satu Frekuensi bertema “Adilkan Guru Passing Grade PPPk Dibatalkan?” yang digelar PB PGRI pada Minggu (12/3).
"Bapak Kadep Balitbang Sumadi menegaskan PGRI akan mengawal kami sampai akhir, jika perlu akan di-PTUN-kan," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan keputusan pemerintah untuk membatalkan penempatan P1 PPPK benar-benar menjadi pukulan hebat bagi 3.043 guru honorer.
Rasanya kata Dewi seperti disambar petir di siang bolong..Dia tidak percaya bila sesuatu yang sudah diputuskan pemerintah ternyata bisa dibatalkan sendiri oleh pemerintah.
Lebih lanjut Dewi menuturkan, dirinya sempat merasa bahagia ketika masuk dalam daftar P1 yang diberikan penempatan.
Namun, kebahagiaannya lenyap begitu saja ketika menerima notifikasi berisi pengumuman Dirjen GTK tentang pembatalan penempatan.
“Yang kami harapkan, kami bisa diberi sekolah penempatan sebagaimana yang semestinya telah diberikan kepada kami,” ucap Dewi.
Dia menegaskan Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Guru akan terus berjuang mendapatkan hak-haknya.
Hal yang sama juga dialami Apen Sodikin, P1 dari Jakarta yang terdampak pula kebijakan. Apen bahkan telah mendatangi Kemendikbudristek dan diterima langsung Dirjen Nunuk.
Sayangnya tidak ada jawaban yang memuaskan, hanya saling lempar dan menyalahkan.
Lebih lanjut Apen menuturkan bahwa dirinya bersama 3.043 orang pelamar P1 yang batal penempatan sudah membentuk sebuah grup untuk terus berkoordinasi.
Bila pemerintah masih tidak memiliki solusi, kemungkinan besar mereka akan bergerak bersama untuk melakukan aksi demonstrasi.
“Kami siap untuk turun memperjuangkan hak kami. Kami tidak pernah protes apa pun, tidak pernah menuntut apa pun, tetapi ketika hak kami tidak diberikan, kami akan turun untuk menuntut,” tutur Apen.
Sementara itu, Taofiq Hadiyanto, P1 dari Jawa Tengah, yang juga terkena pembatalan penempatan. Tofiq menuturkan bahwa apa yang terjadi kemungkinan karena carut-marutnya regulasi pemerintah dalam menuntuskan masalah ASN PPPK.
Sayangnya dalam webinar tersebut Dirjen Nunuk tidak hadir sehingga membuat kecewa pada guru P1 yang membutuhkan penjelasan apa sebenarnya yang terjadi. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad