JAKARTA - Rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi terus bergulirPersiapan demi persiapan pun dilakukan
BACA JUGA: Anggaran Untuk Raskin Dipatok Rp 17,6 Triliun
Kali ini, pemerintah memperluas ujicoba pemasangan radio frequency identification (RFId) untuk pembatasan konsumsi BBM di angkutan umum.Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H
BACA JUGA: Direksi PLN Belum Tahu Calon Pengganti Dahlan
"April 2012 (pembatasan konsumsi BBM subsisi) kita mulai," ujarnya di Jakarta (20/10).Menurut Evita, dalam skema pengaturan, angkutan umum tetap berhak mengonsumsi BBM subsidi, namun volumenya dibatasi dengan kuota yang nanti akan ditentukan oleh pemerintah
Saat ini, lanjut Evita, pemerintah tengah memfinalisasi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2006 yang mengatur tentang siapa yang berhak membeli BBM subsidi
BACA JUGA: Bulog Klaim Terus Perbarui Data Penerima Raskin
"Kami targetkan revisi bisa selesai akhir tahun," ucapnya.Dalam ujicoba RFId, Kementerian ESDM memasangkan alat kendali tersebut pada angkutan umum jurusan Senen - Kampung MelayuRencananya, pada tahap awal, RFId akan dipasang pada 3.000 armada angkutan umum.
Angkutan umum tersebut akan dilayani oleh 4 SPBU yang sudah dipasang alat pembaca RFIdSetelah kuota konsumsi BBM ditentukan, maka angkutan umum hanya berhak membeli maksimal sebatas kuota yang sudah ditetapkanJika melebihi kuota, maka angkutan umum harus membayar dengan harga nonsubsidi.
Evita mengatakan, dengan adanya pengaturan, konsumsi BBM subsidi 2012 diharapkan tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN"Opsi (pembatasan) ini menjadi alternatif," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Satya WYudha mengatakan, pemerintah harus memilih dua opsi untuk mencegah membengkaknya konsumsi BBM subsidi, yakni melakukan pembatasan atau menaikkan harga"Kami berharap, pemerintah menempuh opsi pembatasan dulu," katanya.
Menurut Satya, opsi kenaikan harga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena dampaknya bisa merembet ke inflasi, bahkan sosial dan politik"Tapi, pemerintah harus tegas dalam menetapkan langkah pembatasan, jangan maju mundur seperti tahun ini," ucapnya.
Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo Subono menambahkan, tahun ini, jika konsumsi tidak dikendalikan, maka kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40,49 juta kiloliter (kl) berpotensi jebol"Kemungkinan, realisasinya bisa tembus 41,80 juta kl," ujarnya(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bulog Diminta Stop Impor Beras
Redaktur : Tim Redaksi