Warga Pribumi Australia, atau dikenal sebagai warga Aborigin, di kota Alice Springs kemungkinan akan diminta untuk memungut suara untuk memilih apakah mereka menerima pembatasan penjualan alkohol atau tidak.
Alice Springs adalah salah satu kota besar yang berada di bawah pemerintahan Kawasan Australia Utara.
BACA JUGA: Australia Pelajari Industri Budidaya Rumput Laut di Sulawesi Selatan karena Dinilai Lebih Maju
Pemerintah Federal Australia memiliki kebijakan melarang penjualan alkohol bagi beberapa komunitas di Kawasan Australia Utara yang tinggal di daerah terpencil, tapi masa berlaku larangan ini sudah berakhir bulan Juli lalu.
Hari Jumat, Kepala pemerintahan di Kawasan Australia Utara, Premier Natasha Fyles mengatakan beberapa komunitas telah menolak penjualan alkohol di kalangan mereka.
BACA JUGA: Kanye West Terancam Dilarang Masuk ke Australia
Tapi ada juga komunitas lain yang tidak sepakat karena menganggap alkohol adalah "produk legal", sehingga tidak perlu dibatasi.
"Ada yang mengatakan kami [pemerintah] tidak berbicara dengan orang yang tepat, tidak berkonsultasi dengan pemimpin masyarakat yang benar."
BACA JUGA: Tanggapan Warga Diaspora Indonesia Soal Australia Day yang Kontroversial
Apa pembatasan yang berlaku?Pekan lalu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi Alice Springs setelah ada tekanan politik untuk menangani tindak kekerasan yang meningkat di kawasan tersebut.
Menyusul kedatangannya, sebuah aturan baru diterapkan di Alice Springs mulai Rabu kemarin untuk jumlah pembelian alkohol, termasuk kapan bisa dibeli.
Aturan baru tersebut adalah:Tidak boleh ada penjualan alkohol untuk dibawa pulang pada hari Senin dan Selasa.Toko minuman hanya boleh dibuka pada jam 3 sampai 7 malam di hari lainnyaSatu orang hanya boleh membeli satu kaliPembatasan ini ditambah dengan larangan yang diterapkan dua supermarket terbesar di Australia Woolworth dan Coles, satu orang hanya boleh membeli dua karton bir atau enam botol anggurMengapa sekarang?
Jawaban ini tergantung siapa yang ditanya.
Warga Alice Springs mengatakan mereka mengalami peningkatan tindak kriminal dan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir.
Data statistik terbaru dari kepolisian menunjukkan perusakan terhadap bangunan komersial meningkat 56 persen tahun lalu, sementara perusakan rumah juga meningkat dari 820 menjadi 1005.
Serangan fisik berkenaan terkait kekerasan rumah tangga meningkat dari 1.139 menjadi 1.751, selain juga serangan fisik terkait konsumsi alkohol naik dari 903 menjadi 1.396.
Warga Pribumi Australia di Alice Springs meminta pemerintah untuk memperhatikan akar permasalahan yang ada.
Sementara kepala kepolisian di Kawasan Australia Utara mengatakan fokus pemerintah seharusnya adalah pembangunan, karena layanan pemerintah bagi kawasan terpencil tidak berjalan maksimal, seperti penyediaan perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi harus.
Namun untuk saat ini, polisi dan layanan kesehatan aborigin mengakui bahwa dicabutnya larangan penjualan alkohol yang tiba-tiba membuat situasi memburuk di Alice Springs.
Artikel ini dirangkum dan diproduksi oleh Sastra Wijaya dari laporan ABC News
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Perempuan Ini Punya Pekerjaan yang Masih Jarang Dilakukan Warga Indonesia di Australia