jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo tak mau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diganggu dengan hal-hal dan kritik yang tak perlu. Menurutnya, para elite politik tak semestinya menggunakan pernyataan menyesatkan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi.
Bamsoet -sapaan akrabnya- memang tak menyebut secara persis elite yang dia maksud. Namun, belakangan ini muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono tentang 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi.
BACA JUGA: Flyover Rawan Kecelakaan, Warga Mau Surati Jokowi
Menurut Bamsoet, tokoh masyarakat sebaiknya menghindarkan diri dari pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik dan bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri.
"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. Pun salah besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis," kata Bamsoet, Senin (6/8).
BACA JUGA: Sekjen PDIP Puji Gagasan Muhammadiyah untuk Nawacita II
Bamsoet menambahkan, jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 jutaan. Dengan menyatakan ada 100 juta orang miskin, kata Bamsoet, berarti sama saja menyebut sekitar separuh penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan.
"Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," katanya.
BACA JUGA: Cerita Jokowi soal Gibran dan Kaesang Ogah Diberi Perusahaan
Bamsoet menambahkan, pimpinan DPR tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Pimpinan DPR, katanya, juga tak membantah soal utang pemerintah yang bertambah.
Bahkan DPR juga tak mungkin menampik fakta tentang masih adanya penduduk miskin dan pengangguran terbuka. Selain itu, harga kebutuhan pokok juga fluktuatif akibat ulah sepekulan, sementara korupsi masih marak.
Namun, katanya, hal itu tidak berarti ragam persoalan klasik mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh atau sakit. Karena itu Bamsoet mengatakan, ada dramatisasi dalam hal angka kemiskinan.
"Sangat disayangkan karena dramatisasi persoalan itu justru digemakan oleh mereka yang berstatus elite atau tokoh masyarakat," imbuh politikus Golkar itu.
Menurut Bamsoet, pemerintah pasti butuh kritik. Namun, kritik atau kecaman kepada pemerintah hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan.
"Kritik dengan data yang akurat dan fokus pada kebijakan akan memudahkan masyarakat memahami persoalan," pungkasnya.(aim/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masukan & Harapan Muhammadiyah ke Jokowi Andai Terpilih Lagi
Redaktur : Tim Redaksi