jpnn.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menetapkan enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Tahun ini, dua yang siap beroperasi adalah holding BUMN minyak dan gas bumi, serta holding BUMN tambang.
BACA JUGA: Pembentukan Holding Bisa Kembangkan Pabrik di Luar Negeri
Sementara pada 2018, Rini akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.
Hanya saja, rencana pemerintah mengelompokkan sejumlah BUMN di sektor bisnis yang sama ke dalam satu induk perusahaan menimbulkan tanda tanya besar bagi Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kusdhianto Setiawan.
BACA JUGA: PP 72/2016 Perkuat Posisi Pemerintah Memiliki Saham Mayoritas
“Bagi Kementerian BUMN, bentuk ideal pengelolaan BUMN itu adalah melalui super holding. Padahal kebijakan ini akan merugikan swasta karena menciptakan level of playing field yang tidak sama dengan swasta,” ujar Kusdhianto saat dikonfirmasi, Minggu (22/10).
Kusdhianto menilai, cara tersebut tidak selamanya manjur dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah. Meski, pemerintahan sebelumnya telah sukses membentuk dua holding BUMN di sektor pupuk yaitu PT Pupuk Indonesia dan holding BUMN PT Semen Indonesia Tbk.
BACA JUGA: Kinerja Keuangan Holding Perkebunan Nusantara Meningkat
“Holdingisasi berdasarkan sektor atau industri justru bertentangan dengan prinsip diversifikasi bisnis dan tujuan pembentukan holding itu sendiri, yaitu mengarah menjadi investment company bukan hanya induk perusahaan,” jelasnya.
Karena itu, dia mempertanyakan alasan utama pemerintah membentuk enam holding BUMN baru dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa lebih mudah dalam mencari modal untuk ekspansi.
Masalah lain yang berpotensi muncul dari pembentukan holding BUMN berdasarkan sektor menurutnya adalah, holding tersebut belum tentu berhasil menciptakan efisiensi penggunaan modal bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.
Terlebih, bagi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya memang membutuhkan kapital besar seperti migas, perkebunan, bandara serta pelabuhan.
“Misalnya PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II digabungkan. Apakah kemudian aset bandara yang dimiliki sebelumnya bisa menjadi milik bersama dan dioperasikan bersama? Holdingisasi mungkin tepat dilakukan di BUMN sektor keuangan yang cost of capitalnya rendah, sehingga kalau digabungkan maka nilai perusahaannya naik,” kata Kusdhianto.
Dengan melihat berbagai masalah itu, Kusdhianto menyarankan kalau memang pemerintah mau membentuk holding BUMN, maka sebaiknya tidak berbasis sektor namun kinerja.
“Karena seperti Temasek Singapura atau Khazanah Malaysia, holding ini seharusnya bisa melihat peluang untuk investasi. Bukan lagi memikirkan dan menjalankan bisnis sehari-hari yang bisa dilakukan anak usahanya,” kata Kusdhianto.
Selain penggabungan dan holdingisasi, Kusdhinato menyarankan agar pemerintah juga harus berani berpikir melakukan spin off untuk memisahkan BUMN yang berorientasi bisnis dan yang diberi tugas untuk melakukan public service obligation atau yang menyalurkan subsidi.
Hal senada juga disampaikan ekonom Universitas Indonesia (UI) Rofikoh Rokhim yang mengatakan, proses pembentukan holding company itu berbeda-beda tergantung kondisi BUMN apakah melalui functional holding, operational holding, investment holding atau strategic holding.
Karena itu perlu dipetakan masing-masing BUMN untuk pembentukan holding company-nya mulai dari bentukan yang mana.
"Sudah ada success story pembentukan holding semen yang dimulai dari operational holding dan sekarang menjadi investment dan strategic holding. Hasilnya industri semen kuat dan bahkan bisa mengemembangkan pabrik di luar negeri," tandasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Dukung Pembentukan Holding BUMN
Redaktur & Reporter : Yessy