jpnn.com, MANILA - Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak wacana penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut. Manila menggambarkan seruan itu sebagai bentuk campur tangan dalam urusan negara.
Penolakan itu dikeluarkan setelah pegiat hak asasi manusia meminta Dewan HAM PBB untuk menyelidiki sejumlah kematian yang tidak sah dan pembunuhan oleh polisi terkait perang melawan narkoba ala Presiden Rodrigo Duterte.
BACA JUGA: Sengketa Sampah Memanas, Duterte Larang Semua Pejabat Kunjungi Kanada
Untuk diketahui, polisi Filipina telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba sejak Duterte terpilih tiga tahun lalu.
"Panggilan terakhir oleh 11 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyelidikan internasional Filipina tidak hanya ditantang secara intelektual tetapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina," kata juru bicara Duterte Salvador Panelo dalam sebuah pernyataan, Sabtu (8/6).
BACA JUGA: Oposisi Tak Dapat Kursi Sama Sekali, Duterte Kuasai Senat
BACA JUGA: Bengis ke Bandar Narkoba, Duterte Takut Melawan Tiongkok
Dia menuduh para ahli PBB menjajakan fakta yang bias, salah dan dipalsukan. "Mereka yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang dan catatan hak asasi manusia presiden ini telah sangat ditolak oleh pemilih Filipina," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia. (rmol/jpg)
BACA JUGA: Filipina dan Kanada Ribut Gara-Gara Popok Bekas dan Sampah Rumah Tangga
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemenang Pemilu di Filipina Ditentukan Lempar Koin, yang Kalah Legawa
Redaktur & Reporter : Adil