jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memuji langkah cepat tim dari Polda Metro Jaya menangkap para pelaku pembubaran paksa diskusi di Kemenag, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi (28/9/2024).
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary pada Minggu (29/9), menyebut polisi sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait pembubaran diskusi tersebut.
BACA JUGA: Polisi Bakal Panggil Penyebar Video Pembubaran Paksa Diskusi di Kemang, untuk Apa?
Kedua tersangka terindikasi melakukan tindak pidana, yaitu perusakan dan penganiayaan terhadap satpam hotel saat membubarkan diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Din Syamsuddin dan Refly Harun.
BACA JUGA: Siswi Korban Asusila Video Syur Oknum Guru di Gorontalo Dikeluarkan dari Sekolah, Jejak Puan Protes
Sahroni menyebut tindakan membubarkan sepihak acara tersebut merupakan tindakan brutal, serta melawan hukum, dan merusak demokrasi.
"Apresiasi respons cepat pihak kepolisian dalam menindak para pelaku pembubaran sepihak tersebut. Sudah 100 persen tepat. Karena akai-aksi seperti itu jelas merusak demokrasi dan mengangkangi aparat kepolisian selaku penegak hukum," ujar Sahroni dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/9/2024).
BACA JUGA: Ini Peran Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi di Kemang, Ada Cerita soal Pintu Belakang
Menurut politikus NasDem itu, para pelaku tidak punya hak maupun kewenangan melakukan pembubaran acara tersebut, apalagi mereka diduga melakukan perusakan dan penganiayaan.
"Maka dengan tindakan tegas kepolisian, menjadi simbol bahwa negara menjamin dan melindungi kebebasan bersuara bagi rakyatnya. Sekaligus melawan keras segala bentuk aksi premanisme," tutur Sahroni.
Dia pun ingin pihak kepolisian mengusut motif para pelaku pembubaran diskusi tersebut. Sebab, ada potensi bahwa para pelaku memiliki tujuan tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada suatu agenda khusus di baliknya aksi mereka.
"Malah bisa jadi mereka disuruh atau diprovokasi oleh aktor tertentu. Jadi, banyak kemungkinan yang bisa mengarah ke sana. Harus dibongkar sampai clear," ucap Sahroni.
Yang tidak kalah penting lagi, Sahroni tidak ingin pola premanisme seperti yang terjadi di Kemang digunakan untuk merusak demokrasi.
"Sebagai negara demokrasi, negara harus memastikan kebebasan rakyatnya dalam bersuara. Maka upaya pembungkaman melalui pola-pola premanisme dan penggunaan kekerasan seperti ini harus ditindak tegas," kata Sahroni.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam