Pembubaran Satgas Kontra Produktif

JAKARTA – Desakan agar Presiden SBY segera mengevaluasi Satgas Pemberantasaan Mafia Hukum  (PMH) agaknya tidak akan mungkin dilakukanPasalnya jika presiden sampai melakukan hal itu, maka sama halnya SBY telah membawa kembali Indonesia ke jaman Orde Baru

BACA JUGA: Refly Tuding JR Saragih Tak Konsisten

Bahkan usulan tersebut dinilai kontraproduktif.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pusat Advokasi dan Riset Rakyat (Parra) Rusli HalimDia menegaskan, tuntutan Ical –sapaan Aburizal Bakrie– agar presiden mengevaluasi bahkan mengganti personil Satgas sudah keluar dari ranah politik

BACA JUGA: Terbukti Percaloan, Berkas CPNS Tidak Diproses

Kalau tuntutan itu dikabulkan, berarti SBY telah mengkerdilkan jabatannya sebagai presiden.

“Permintaan ini jelas akan memperlemah supremasi hukum di negeri iniJika SBY tunduk pada tuntutan ini, dia tidak hanya mengkerdilkan jabatannya sebagai presiden, tapi membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru, di mana hukum bertekuk lutut pada politik,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/1).

Seperti diketahui, sebelumnya, Ical dengan tegas meminta SBY untuk mengevaluasi dan merombak personil Satgas

BACA JUGA: Kuota Haji Diusul 238 Ribu Jemaah

Alasannya, beradasarkan testimoni Gayus, Satgas telah melakukan rekayasa“Saya kira memang (Satgas) sepatutnya dievaluasiTapi karena itu hak prerogatif presiden, kita hanya bisa mengusulkan mereka dievaluasiUsulan itu antara lain pergantian orang-orang di dalam Satgas," kata Ical, Selasa (25/1/2011).

Rusli menegaskan, sangat tidak rasional jika SBY mengevaluasi Satgas hanya berdasarkan pada testimoni Gayus setelah jatuhnya usai vonis di pengadilanSebab, testimoni itu belum tentu benarPernyataan Gayus itu juga sulit dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

“Persoalan Gayus adalah persoalan keadilan, bukan hanya sekadar citraKetika Satgas dikorbankan karena tarikan politik, tentu anggapan masyarakat bahwa Satgas hanya sebatas pencitraan politik SBY sulit dibantah,” kata mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini.

Rusli percaya, kalau SBY tetap mendukung Satgas secara penuh untuk menuntaskan masalah mafia hukum dan perpajakan, maka kepercayaan masyarakat dengan sendirinya akan kembali pulihSebab, hal itu membuktikan kalau presiden tidak tebang pilih dalam pemberantasan mafia hukumSemua harus dibabat, tidak terkecuali rekan dalam koalisi yang punya kekuatan politik besar juga harus dibabat kalau memang terbukti bersalah“Jadi, tidak ada alasan rasional presiden mengganti personil Satgas,” tandasnya

Sementara Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengusulkan agar Satgas dievaluasi merupakan sikap yang kontra-produktif dengan upaya pemberantasan mafia hukum.

Bahkan, menurutnya, Golkar sebagai bagian dari partai koalisi seharusnya menunjukkan komitmen untuk mendukung platform pemerintah dalam memberantas korupsi dan mafia hukum, bukan sebaliknya"Keppres 37/2009 tentang Satgas sudah jelasUsai masa tugasnya, Satgas akan dievaluasi oleh presidenJadi, usulan evaluasi itu terlalu dini dan sarat muatan politis," katanya pada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Sebagai anggota koalisi pemerintah, PAN melihat ada upaya pelemahan perang melawan korupsi dan mafia hukum yang ironisnya justru datang dari dalam koalisi sendiri“Ini sangat menyedihkanApalagi ditambah ancaman bahwa kalau tidak dilakukan evaluasi, maka akan ada konsekuensi politikItu merupakan tekanan politik yang tidak bertanggung jawab dan secara politik menyulitkan usaha pemerintah dalam melawan mafia hukum," katanya.

Menurut dia, Satgas saat ini tengah dijadikan target oleh kelompok yang tidak menginginkan mafia hukum diberantas dan menjadi hal yang sangat ironis apabila anggota koalisi justru ikut dalam permainan itu"Sikap ini juga mengindikasikan bahwa ada kepentingan besar yang sedang dilindungi," lanjut Bara.

Lebih jauh dijelaskan Bara, Satgas merupakan bagian dari supporting system yang dibentuk presiden untuk melawan mafia hukum yang merupakan aspek penting dari perang melawan korupsiSatgas dibentuk karena diduga keras mafia hukum juga menguasai institusi-institusi penegak hukum di bawah kekuasaan eksekutifDengan demikian Satgas diperlukan untuk memberikan masukan kepada presiden secara imparsial dan membantu mengidentifikasi masalah-masalah.

"Kami mengingatkan perang melawan korupsi merupakan bagian dari agenda utama pemerintahan YudhoyonoSemua anggota koalisi pemerintahan harus memberikan dukungan politik, bukan justru melakukan tekanan yang dapat memperlemah upaya melawan mafia," tegasnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koin DPR Baiknya Untuk Korban Lapindo