JAKARTA - Komisi V DPR RI mengaku pesimis dengan keseriusan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Indikasinya terlihat dari perbedaan persepsi daerah tentang perumahan.
"Saya pesimis program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan rumah terutama untuk MBR bisa tercapai
BACA JUGA: Demand Apartemen di Surabaya Tinggi
Karena pemda sendiri tidak memprioritaskan masalah tersebut dalam program pembangunan di daerahnya," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Joseph Umar Hadi saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Rabu (16/3).Dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebutkan bahwa masalah perumahan menjadi tanggung jawab daerah
BACA JUGA: Minyak Bikin Defisit Bengkak
Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Abdul Hakim, menyayangkan rendahnya partisipasi pemda dalam urusan perumahan karena menganggapnya sebagai urusan pemeirntah pusat. "Mengatasi kekurangan kebutuhan rumah tidak akan tercapai bila partisipasi pemda tidak dipantau
BACA JUGA: Tsunami Jepang, Nego Inalum Tertunda
Kalau tidak, ganti menteri pun masalahnya begitu-begitu saja," ulasnyaKurangnya partisipasi pemda juga diakui MenperaKendati setiap tahunnya Kemenpera menyiapkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan perumahan, namun masalah perumahan tidak terselesaikanApalagi daerah tidak memberikan data valid tentang berapa jumlah riil kebutuhan perumahan di wilayahnya masing-masing.
"Data yang diberikan daerah tidak akurat, sehingga menyulitkan kami untuk menentukan alokasi anggaran untuk perumahan di daerah," ujarnya.
Meski demikian Suharso mengapresiasi mulai berubahnya pola pikir pemda dalam mengatasi masalah kekumuhanPemda juga dianggap mulai sadar untuk mengubah wilayah kumuh menjadi lahan hijau seperti di Malang, Jawa Timur.
"Pemerintah mulai sadar, dengan mengurangi kekumuhan otomatis mengurangi angka kemiskinan di daerahnyaHanya saja, kendala di daerah adalah keterbatasan fiskalKami telah berusaha untuk memberikan bantuan fiskal, namun karena anggaran Kemenpera terbatas, jadi tidak bisa menjangkau seluruhnya," beber Suharso seraya meminta dukungan anggaran dari Komisi V(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diingatkan Agar Tak Asal Bangun Rusun
Redaktur : Tim Redaksi