jpnn.com - JAKARTA--Bagian Humas di semua pemda diwajibkan paham tentang reformasi birokrasi khususnya bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya Humas harus mampu menjelaskan reformasi seleksi CPNS yang sedang dibangun pemerintah.
“Insan Humas harus memahami dan mendalami makna dan tujuan dari reformasi birokrasi, karena Humas harus menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun langsung kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Tasdik Kinanto, dalam keterangan persnya, Jumat (15/8).
Dijelaskannya, salah satu isu yang selalu menjadi perhatian masyarakat adalah seleksi CPNS. Kalau selama ini masyarakat selalu berpandangan menjadi CPNS harus membayar, kini hal itu sudah berbalik 180 derajat.
BACA JUGA: Saksi Ahli Prabowo-Hatta Minta MK Tak Terpaku Unsur TSM
“Tidak ada lagi yang harus bayar, tidak ada lagi titip menitip, tidak ada KKN. Apalagi tahun ini seleksi CPNS menggunakan sistem computer assisted test (CAT), tak ada lagi ruang untuk KKN,” ucapnya.
Di sinilah salah satu peran Humas, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa seleksi CPNS berjalan secara obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, tidak dipungut biaya. Bukan sebaliknya, dengan memberikan informasi yang menyesatkan.
BACA JUGA: SBY Sodorkan Klaim 10 Tahun Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
“Saya yakin, Humas pemda pilot project reformasi birokrasi sangat paham dengan persoalan ini,” imbuh Tasdik.
Diakunya, reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut perubahan dalam seleksi CPNS, tetapi cukup banyak isu dan program yang harus dilaksanakan. Namun, isu ini merupakan salah satu pengungkit bagi isu-isu lain.
BACA JUGA: Banyak Pemda Lelet Ajukan Rincian Formasi, Menteri Pusing
“Kalau reformasi seleksi CPNS berhasil, maka sektor-sektor lain yang menjadi area perubahan refromasi birokrasi akan turut terdongkrak,” tambahnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Saksi Ahli Prabowo-Hatta Dinilai Mumpuni
Redaktur : Tim Redaksi