jpnn.com, MATARAM - Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan dana-dana pusat yang disalurkan pusat. Hal itu bertujuan agar belanja negara efektif dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu terungkap saat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Taukhid mendatangi Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin (21/4).
BACA JUGA: Sekjen Kemenhub: Ojek Sebaiknya Diatur Pemda
Taukhid mengatakan, banyak hal yang disampaikan ke wagub. Terutama terkait kinerja pelaksanaan anggaran hasil evaluasi anggaran tahun 2016. Khusus untuk kinerja anggaran pada triwulan pertama 2017 yang menurutnya lebih baik dengan angka 12,57 persen. Sementara pada triwulan pertama 2016 sebesar 12,48 persen atau beda 0,05 persen.
”Meski sedikit tetapi lebih baik,” katanya.
BACA JUGA: Kembangkan IT, CIMB Niaga Siapkan Capex USD 100 Juta
Taukhid mengatakan, tidak hanya soal kinerja anggaran, yang disampaikannya dalam pertemuan itu juga terkait sharing tentang fungsi dan peran Ditjen Perbendaharaan dalam pembiayaan pembangunan. Di mana uang APBN yang masuk ke NTB melalui tiga chanel.
Pertama dana transfer pusat ke daerah seperti dana desa tahun ini mencapai Rp 15,25 trilun. Kemudian chanel yang kedua belanja kementerian dan lembaga adalah Rp 7,6 triliun. Ketiga, adalah dana yang tidak terlihat seperti subsidi-subsidi, seperti bunga kredit usaha rakyat (KUR), subsidi pupuk, susidi benih, subsidi bahan bakar, subsidi listrik dan bahan pokok.
BACA JUGA: Bangun 33 BTS, XL Siapkan Belanja Modal Rp 7 Triliun
”Itu besar dana (subsidi) yang masuk ke sini kalau dihitung,” katanya.
Semua itu ingin dikordinasikan dengan baik bersama pemerintah daerah. Untuk itu DJPB ingin membuat semacam MoU agar memperkuat koordinasi kebijakan fiskal di NTB. Juga akan ada MoU terkait pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Agar lembaga ini lebih berperan dalam peningkatan SDM, melalui beasiswa dan berbagai hal yang bisa dilakukan agar pemuda NTB mendapatkan hak pendidikannya. Demikian juga dengan dana KUR.
Hal lain terkait, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa. Untuk dana desa yang sudah disalurkan sampai saat ini mencapai Rp 170 miliar untuk tiga kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara (KLU), dan Dompu. Untuk KLU adalah yang pertama di Indonesia yang cair dana desanya. Untuk DAK fisik yang sudah disalurkan Rp 460 miliar, sehingga total DAK dan dana desa yang sudah disalurkan sekitar Rp 630 miliar.
”Setelah kita transfer harapannya adalah segera direalisasikan,” katanya.
Terutama DAK fisik, di mana uangnya langsung diterima, maka pengerjaanya harus cepat supaya punya efek ke masyarakat. Kalau uang disimpan di rekening susah, termasuk dana desa. Paling lama di kas umum daerah hanya tujuh hari, tapi jangan sampai menunggu seminggu. Kalau sampai lewat tujuh hari dana mengendap di kas daerah, maka pihak DJPB akan memberikan teguran dan mempertanyakan kenapa tidak digunakan.
”Langsung saja dua hari supaya efektif, desa bergerak, bertambah kesejahteraanya,” katanya.(ili/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siloam Siapkan Belanja Modal Rp 1,8 Triliun
Redaktur & Reporter : Friederich