jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.
Untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tersebut, Pemda khususnya Dinas Tenaga Kerja diminta segera mengembangkan pelatihan vokasi dengan bekerjasama industri yang ada di daerahnya masing-masing.
BACA JUGA: Kemnaker Dorong Perjanjian Kerja Bersama Pekerja & Pengusaha
“Dengan demikian pelatihan vokasi bisa memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Bambang Satrio Lelono saat menutup Rapat Kordinasi bidang pelatihan dan produktivitas Tahun 2018 bertema 'Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Melalui Penguatan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi' di Jakarta, Jum’at (2/1).
Dirjen Bambang menegaskan, percepatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa hanya dari dunia pendidikan saja tetapi pelatihan kerja juga memiliki peran penting.
BACA JUGA: Kemnaker Awasi K3 Kontruksi & Industri Berbahan Bakar Bahaya
“Saat ini yang menjadi kendala paling besar adalah bukan karena tidak ada lowongan pasar kerja tapi kebutuhan kompetensi di jabatan tersebut belum sesuai,” ujar Dirjen Bambang.
Dalam sambutannya, Bambang mengungkap bahwa Menaker Hanif juga mendukung setiap daerah membentuk pelatihan vokasi daerah dan bekerja sama dengan Apindo serta Kadin daerah. “Pelatihan vokasi akan mendapatkan perhatian dan porsi yang cukup besar,” jelasnya.
BACA JUGA: Lantik 131 Pejabat Kemnaker, Ini Pesan Khusus Menteri Hanif
Dirjen Bambang berharap setelah Rakor Lattas, pihaknya akan bekerja dengan cepat agar bisa mencapai target penyerapan anggaran sebesar 70 persen pada bulan Juli 2018 mendatang. Kepada para Kadisnaker secepatnya diminta merancang pembentukan komite pelatihan vokasi daerah.
“Seluruh UPTD dan Disnaker provinsi bisa mensinergikan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD, “ kata Dirjen Bambang.
Menyoal pendanaan pelatihan, Bambang mengatakan saat ini alokasi anggaran untuk pelatihan kerja masih sangat jauh dibandingkan untuk pendidikan formal.
“Peran anggaran menjadi sangat penting baik anggaran pusat, daerah atau sumber dari swasta. Kami minta kepada para kepala dinas provinsi/kab/kota untuk mengalokasikan dana APBD untuk pelatihan lebih besar lagi,“ kata Dirjen Bambang.
Menyinggung target pemerintah melatih 1,4 juta orang di tahun 2019 7 Dirjen Bambang mengatakan meski tidak mudah menambah instruktur PNS karena beberapa regulasi Kemenpan-RB, Kemnaker akan terus berkordinasi pengembangan instruktur yang berstatus PNS.
“Sesuai dengan kesimpulan Rakornas, sangat tepat jika kita semua dalam melaksanakan pelatihan kerja, mengantisipasi kekurangan instruktur, kita bersinergi dengan pihak ketiga seperti industri,“ tukas Bambang
seraya mengatakan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) BLK diminta segera untuk mengidentifikasi program pelatihan di BLK-BLK sesuai dengan skema yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diharapkan seluruh UPTD BLK menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Era Ekonomi Digital Butuh Transformasi di Bidang Industri
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh