jpnn.com - BELITUNG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemerintah Daerah (Pemda), baik kota maupun kabupaten tidak asal-asalan dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat.
Pasalnya selama ini ada daerah-daerah yang tidak menggunakan bantuan bus dari Kemenhub dengan baik. Bahkan, ada Pemda yang menilai bantuan bus tersebut hanya sebagai aset daerah. Sehingga tidak digunakan melayani masyarakat dengan baik.
BACA JUGA: Angkut 25 Perempuan, Pikap Nyemplung Jurang
"Ada beberapa teman (pemerintah) di daerah yang menilai bantuan bus itu adalah aset, padahal itu untuk pelayanan masyarakat. Akhirnya kami berikan (bus itu) kepada Damri. Kami berikan subsidi operasinya agar bisa bermanfaat kepada masyarakat melalui operatornya," ujar Kepala Sub Direktorat Angkutan Perkotaan Kemenhub Wahjuningrum di Belitung, Sabtu (23/5).
Untuk itu pihaknya bakal memberi pembinaan teknis terlebih dahulu kepada Pemda. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum memiliki angkutan umum, terutama transportasi darat, Kemenhub kata Wahjuningrum sudah berusaha mengimbau Pemda.
BACA JUGA: Balita Disunat Makhluk Halus, Orang Tua Lega
Dimana berdasarkan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pemerintah baik pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang. Karena itu, ia berharap Pemda menyediakan layanan angkutan umum.
"Kan sudah jelas, berdasarkan UU No 22 tahun 2009 disebutkan harus menjamin ketersediaan angkutan umum. Kami rangsang Pemerintah Daerah Kabupaten kota atau provinsi agar menyediakan layanan angkutan umum," tandasnya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Bupati Ini Punya Cara Kreatif Agar Semua Warganya Bisa Bahasa Asing
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh! Sang Pangeran Ragukan HB X Terima Dawuh dari Leluhur
Redaktur : Tim Redaksi