PEMPROV DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk mengurai kemacetanPasalnya, selain penanganan banjir, masalah kemacetan sudah menjadi tuntutan seluruh warga Jakarta agar segera dituntaskan.
“Semua warga Jakarta juga tahu kalau macet itu prioritas
BACA JUGA: Flyover Antasari-Blok M Tetap Hijau
Kenapa tidak bisa dibereskan, karena dari awal saat pembahasan APBD tidak ada skala prioritas, transparansi dan perencanaan yang baik,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto seperti dilansir INDOPOS (gurp JPNN), Jumat (14/1).Tidak adanya tiga hal prinsipil tersebut membuat realisasi APBD tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan
BACA JUGA: Jembatan Kalibata Segera Beroperasi
Usulan masyarakat yang tergabung dalam musrembang juga tidak mampu terkaver dengan baikBACA JUGA: Sekolah Gratis di Bekasi Bakal Dihapus
Busway tidak selalu mengeluhkan kekurangan armada seperti saat ini.Dari studi banding dengan Kedutaan Amerika dan Kedutaan Australia diketahui, penyusunan APBD di kota-kota dua negara itu dilakukan secara transparanWarga masyarakat bisa melihat tayangan secara langsung jalannya pembahasan anggaran pembangunanSehingga, apa dan bagaimana anggaran pembangunan yang dihasilkan nantinya, seluruh masyarakat sudah mengetahui sejak awal“Kalau dengan sistem terbuka dan transparan seperti itu ada yang mengusulkan anggaran tidak penting, mereka akan malu,” katanya.
Pembahasan APBD yang transparan dan bisa disaksikan seluruh warga di dua negara itu sangat jauh dengan pembahasan APBD yang dilakukan di JakartaDalam pembahasan masih ada kesan saling sembunyiMasyarakat tidak mengetahui apakah para wakil-wakilnya memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak atau tidak
“Seperti misalnya harus memilih apakah dana ini untuk pengadaan globe atau busway, apakah dana ini untuk disumbangkan buat yayasan atau untuk membeli armada buswayMana yang penting,” tanyanya.
Buruknya perencanaan APBD juga membuat realisasi menjadi kacauSeharusnya, sejak awal, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ikut mengawasiBukan mengawasi saat realisasi hingga pertanggungjawaban sajaTidak adanya pengawasan saat perencanaan APBD tersebut juga memicu banyaknya anggaran yang tidak menggunakan skala prioritasSeperti pembelian mobil tamu dewan senilai Rp 2,5 miliar
Anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan dan lebih diutamakan pengadaan armada buswayPerencanaan yang baik saat awal pembahasan, transparansi, dan menggunakan skala prioritas menjadi kunci utama suksesnya pembangunan di Jakarta“Siapapun gubernurnya, kalau tiga itu tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya akan sia-sia,” katanya.
Disinggung kenapa dirinya selama tiga tahun ikut terlibat dalam pemerintahan tidak bisa mengedepankan tiga hal prinsipil tersebut, Pri hanya menyatakan, sistem belum memberi kesempatan untuk dilakukannya perubahan.(aak)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Hati-hati soal Greater Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi