jpnn.com, BANJARMASIN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo kembali menanggapi seputar isu tenaga honorer akan dihapus.
Tjahjo menegaskan bahwa tidak ada penghapusan tenaga honorer.
BACA JUGA: Honorer K2 Gagal Tes PPPK Menyesal, Cemburu, Takut
"Bukan penghapusan kok, tapi penataan," tegas Tjahjo usai menjadi pembicara di seminar best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Kalsel, Jumat (7/2).
Mantan mendagri itu menyatakan bahwa untuk instansi pemerintah di pusat, hanya ada ada dua jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Sulit Dapat Sertifikasi, Menanti Akhir dari Persoalan Andre Rosiade
Sedangkan di daerah, tetap diperbolehkan sesuai kebutuhan.
"Honorer itu kan daerah, itu perlu honorer, kebersihan atau untuk tenaga tara usaha yang tidak harus ASN," tutur Tjahjo.
BACA JUGA: IGI: Seleksi CPNS dan PPPK dari Guru Honorer Harus Diperketat
Tenaga honorer tersebut bisa diambil daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah membayarnya.
Namun, Tjahjo berpesan agar pemda tidak menjanjikan mengangkat honorer menjadi PNS.
"Tenaga honorer daerah itu jangan dijanjikan jadi pegawai negeri, kan jadi beban pusat nantinya termasuk pensiunnya," ucap Tjahjo.
Sekali lagi dikatakan bahwa pusat tidak melarang daerah merekrut honorer. Yang penting tidak berlebihan, juga tidak kurang.
"Kalau yang masih kurang saat ini diserahkan kepada bupati/wali kota dan gubernur, mau ngangkat berapa saja. S eperti DKI, karena APBD besar, bisa berapa saja, pasukan gorong-gorong, kebersihan, pasukan bencana alam, ya, gaji sesuai upah minimum regional (UMR)," ucapnya.
“Demo tenaga honor, padahal harusnya tidak perlu itu, honor kan urusan daerah, kemampuan daerah," bebernya.
"Jangan honor dijanjikan, kamu cleaning service nanti akan jadi CPNS, inikan berat, padahal ada yang lebih utama, tenaga guru, kesehatan, tenaga penyuluh desa, peternakan, pertanian dan perairan," ujarnya.
Tjahjo mengatakan, pemerintah memerlukan tenaga ahli dalam bidangnya untuk membangun daerah sehingga bisa maju.
"Jangan sampai tenaga administrasi jadi guru, wartawan jadi guru, merangkap-rangkap itu, tidak bisa," kata dia. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo