JAKARTA -- Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho memanfaatkan momen-momen informal untuk melobi pusat agar Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba, mendapat jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) secara layakKepada Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat yang berkunjung ke Medan beberapa waktu lalu, Gatot menyampaikan usulan pembagian saham Inalum pascahabis kontrak 2013.
"Saya sampaikan lagi ide sederhana, yakni 60 persen untuk pemda dan 40 persen pusat
BACA JUGA: Investor Enggan Risiko Besar
Yang 60 persen itu, 20 persen untuk pemprov dan 40 persen untuk 10 kabupaten/kota," ujar Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Jakarta, kemarin.Dia cerita, keinginan itu dia sampaikan ke MS Hidayat saat dalam perjalanan di lokasi acara
BACA JUGA: PLN Siapkan 10 Ribu MW Tahap Tiga
Namun, Hidayat janji akan membahas usulan itu di tingkat pusatLantas, lanjut Gatot, saat acara Bina Usaha di Grand Angkasa, ada pertanyaan lagi yang diajukan ke MS Hidayat terkait pengelolaan Inalum pascaputusa kontrak 2013
BACA JUGA: Investasi Sektor Migas, Oke di Hulu Tapi Memble di Hilir
Di situ Hidayat menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat, siapa nantinya yang akan dipercaya mengelola Inalum"Apa ada BUMN baru, atau yang lamaYang sudah disampaikan, pasti ada share saham untuk Inalum," terang Gatot.Ditanya mengenai kapan dibentuk konsorsium, Gatot belum bisa memastikanYang jelas, nantinya masalah itu dibahas di Kelompok Kerja (Pokja) yang mengurusi penyiapan pengambilalihan InalumDia menceritakan, ada beberapa kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba, yang menyatakan ketidaksiapannya mengenai pendanaan.
Menurut Gatot, masalah pendanaan sebenarnya merupakan masalah teknis yang pasti bisa dicarikan solusinyaDia yakin, prospek yang cukup bagus di bisnis alumunium, akan memudahkan pemda untuk mencari danaSalah satu caranya, pemda bisa utang dulu ke pihak ketiga"Cara membayarnya, bisa saja nanti deviden untuk pemda ditahan dulu, untuk menyicil pembayaran utangInalum itu sangat menjanjikan dan pasti menguntungkan," ujarnya optimis.
Sebelumnya, Juru Bicara 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba, Mangindar Simbolon, menilai, Gatot tidak serius mengkoordinasi 10 bupati/walikota untuk mempersiapkan diri ikut mengelola Inalum pascaputus kontrak 2013"Kita khawatir dengan persiapan Pemprov yang kita nilai kurang serius, kita khawatir kita kehilangan jatah saham Inalum," ujar Mangindar Simbolon, pertengahan bulan lalu.
Lantas, apa yang akan dilakukan oleh 10 bupati/walikota selanjutnya? Mangindar mengatakan, untuk sementara pihaknya masih menunggu respon GatotSebagai bupati/walikota, ujarnya, tentunya sangat ingin tetap berpegang pada etika pemerintahanPara bupati, lanjut Mangindar, akan tetap berupaya berada di bawah koordinasi Gatot untuk mengurus jatah saham Inalum.
Hanya saja, tetap ada tenggat waktunyaKe-10 bupati/walikota siap memperjuangkan jatah saham Inalum untuk pemda, tanpa perlu keterlibatan Gatot"Jika sampai akhir 2011 tak ada yang konkrit dari provinsi, ya kita akan bertindak (tanpa menunggu koordinasi Gatot, red)," ujar Mangindar.
Seperti diketahui, ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan DairiSedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reshuffle Kabinet Tak Pengaruhi Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi