SAMBOJA-Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) kukuh memperjuangkan hak pengelolaan Blok Mahakam, jika kontrak Pemerintah Pusat dengan Total E&P Indonesie berakhir 2017 mendatangMeski belakangan, perusahaan asal Perancis itu menilai mereka punya posisi tawar yang tinggi untuk mengembangkan blok pasca kontrak usai
BACA JUGA: Dibahas, Pengelolaan Inalum Pasca 2013
Yakni, karena punya pengalaman beroperasi di delta, punya sumber daya manusia (SDM) yang handal, dan teknologi
BACA JUGA: Dahlan Iskan : Tender BUMN Belum Bersih
"Saya dan Ibu Rita (Rita Widyasari, bupati Kukar) terus berjuang untuk menuntut pembagian itu
BACA JUGA: Target Lifting Minyak Dipastikan Meleset
Menurutnya, hak partisipasi 10 persen untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan blok tersebut adalah amanat undang-undangDengan begitu, jelas dia, yang menjadi hak daerah sudah semestinya diberikan ke daerahApalagi sejauh ini, kekayaan alam Benua Etam -- minyak, gas bumi, dan batu bara, sangat minim dinikmati warga Kaltim, karena memang mayoritas dikirim ke luar negeri.
"Gas banyak diekspor ke luar negeriDengan keterlibatan daerah, kita harapkan tak ada lagi kesulitan dalam memanfaatkan gas," tuturnya
Karena keterbatasan gas, berpengaruh terhadap ketersediaan listrik di KaltimMaka tak heran, Kaltim yang merupakan lumbung energi itu masih mengalami byar pet listrikDia juga mencontohkan tentang pengerukan batu bara yang faktanya tak ada sama sekali yang disisakan untuk provinsi ini
Perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, ada di KaltimTapi, perusahaan itu, mengirim 95 persen batu baranya ke luar negeri, dan hanya menyisakan 5 persen untuk dalam negeriDari angka 5 persen itu, kata Faroek, dibagi-bagi ke seluruh Indonesia, dan tak ada jatah untuk Kaltim
"Kalau begitu "kan kebangetanKami berharap, tak hanya gas, tapi juga batu bara," jelasnyaApalagi, Kaltim punya cadangan emas hitam yang berlimpah, angkanya 37,3 miliar ton, atau setara dengan 47 persen cadangan batu bara di negeri ini
Diketahui, selain Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, Pertamina dan Total juga sudah mengajukan ketertarikan mengelola blok kaya gas di lepas pantai Kecamatan Anggana, Kukar tersebutTotal sudah mengajukan perpanjangan kontrakPertamina juga secara resmi telah menyampaikan penawaran kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk mengambil alih blok itu dengan membeli 51 persen saham.
"Sampai saat ini "kan belum ada keputusan (dari pemerintah)Sebagai operator, kita tentu sudah mengajukan perpanjanganYang jelas kami ikut aturanSelama belum ada keputusan dari pemerintah, kami kerja terus," kata Leo Tobing, advisor Divisi Komunikasi Hubungan Pemerintah dan Dukungan Operasi PT Total E&P Indonesie, seperti diberitakan sebelumnya
Kekhawatiran sejumlah pihak jika pengelolaan kembali Blok Mahakam oleh Total akan berujung seperti kasus Freeport di Papua, juga dirasakan kalangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar)Mereka menilai, Total hanya akan memberikan secuil kontribusi kepada negaraHingga kini, ternyata DPRD Kukar juga belum mengetahui secara pasti berapa jumlah pendapatan Total per tahun dalam mengelola blok tersebut
Sekretaris Komisi I DPRD Kukar, Firnandi Ikhsan mengatakan, seharusnya hal tersebut memang sejak dini sudah ditelusuriNamun, tampaknya belum ada titik terang berapa besar sebenarnya kontribusi Total kepada republik ini"Sebenarnya, dulu pernah kami coba tanyakan kepada mereka, maupun melalui BP MigasTapi, hingga kini data tersebut belum juga berhasil kita peroleh," ucapnya.
Kekhawatiran sejumlah pihak jika Blok Mahakam tidak segera dinasionalisasi akan berujung pada seperti kasus Freeport, bagi Firnandi memang cukup beralasanSebab, saat ini kejelasan kontribusi perusahaan dari Perancis ini dirasa tidak memberikan kontribusi berarti kepada masyarakat
Secara terpisah, Plt Wakil Ketua DPRD Kukar Didi Agung mengatakan, masalah tersebut memang layak segera dikroscek kebenarannyaHal ini untuk menjawab kekhawatiran sejumlah pihak "Dari sana akan terlihat, seberapa besar kontribusi Total, baik kepada Kukar maupun negaraKami akan panggil BP Migas maupun Total, agar semuanya jelas," ucapnya.
Sebelumnya, Manajemen Perusda Tunggang Parangan (TP) menilai, anggapan Advisor Divisi Komunikasi Hubungan Pemerintah dan Dukungan Operasi PT Total E&P Indonesie, Leo Tobing salah besarLeo sebelumnya menilai, perusahaannya lebih mampu dan berpengalaman mengelola ladang minyak dan gas bumi (migas) ituMenurut Direktur Perusda TP Erwinsyah, walaupun saat ini Total telah percaya diri atas kemampuannya, tapi itu hanya karena pemerintah RI belum diberi kesempatan untuk mengelola blok di Delta Mahakam itu.(*/qi/far2)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Gabungkan Produksi Blok Suban
Redaktur : Tim Redaksi