jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat, Lasarus, mengatakan pemekaran Kapuas Raya bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi saat ini moratorium pemekaran masih berlaku di Indonesia.
“Sejauh ini masih moratorium, tergantung bagaimana kuatnya kita mendesak Pemerintah Pusat. Kami di DPR sana tinggal menunggu saja, asal buka kerannya kita langsung gerak,” katanya Jumat.
BACA JUGA: KLHK Serahkan Bantuan Peralatan Pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat
Dia menjelaskan, permasalahan pemekaran sebelumnya ada di kesepakatan daerah, bukan pada kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kita punya pengalaman pemerintah daerahnya tidak aware dengan pemekaran, ini harus dijawab dengan gubernur sekarang, bahwa sekarang kita perlu pemekaran, tidak sama dengan yang dulu,” terangnya.
BACA JUGA: Gubernur Kalbar Minta Pemekaran Dipercepat Sebelum Ibu Kota Baru
Namun melihat upaya yang dilakukan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, kini menurutnya lebih baik. Semua memang harus lewat peran Pemerintah Daerah yang proaktif. Apalagi Sutarmidji bersedia menyiapkan anggaran pembuatan gedung perkantoran dan dana operasional provinsi baru.
“Saya lihat upaya beliau sudah lumayan,” ungkapnya.
BACA JUGA: ASN Pindah ke Ibu Kota Baru Harus Melalui Uji Kompetensi
Sementara itu, jika dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota baru, menurutnya memang lebih baik jika Kapuas Raya mekar duluan.
“Kalau bicara lebih baik, tentu lebih baik, tapi ini (pemekaran) kebijakan Presiden dan pemekaran itu kan kepentingan daerah. Kalau bicara lebih baik ya tentu lebih baik tanpa harus melihat ada ibu kota baru atau tidak, kita lebih cepat mekar lebih baik,” jelasnya.
Adapun urusan infrastruktur pendukung, seperti menjadikan Pelabuhan Kijing, Mempawah jadi pusat ekspor impor di Kalimantan, semua perlu studi mendalam. Terutama kebutuhan akan jalur kereta api. Pasalnya, ada banyak pelabuhan besar di Indonesia, namun tidak memiliki angkutan kereta.
“Kita harus studi dulu, banyak pelabuhan besar di daerah lain tetapi mereka juga tidak punya kereta api, jadi harus lihat penting atau tidak. Namun kalau memang lebih baik ada kereta api ya lebih baik kita bikin. Keperluannya untuk apa dulu, pergerakan orang atau komoditas, jadi tetap harus ada studi,” tutupnya. (mg8/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha