jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengajak fasilitas kesehatan untuk memperkuat komitmen dalam peningkatan mutu layanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, dengan berbagai situasi dan dinamika yang mempengaruhi pengelolaan program JKN, seperti pemanfaatan layanan kesehatan pascapandemi Covid-19 serta percepatan cakupan kepesertaannya menuju Universal Health Coverage (UHC), akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri.
BACA JUGA: Dirut BPJS Kesehatan Puji Puskesmas Bangli Utara yang Terapkan Promprev dengan Baik
Hal tersebut diungkapkan Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2022 di Jakarta, Rabu (19/10).
Ghufron menyebutkan per Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui program JKN.
BACA JUGA: Bank DKI dan BPJS Kesehatan Berkolaborasi Tingkatkan Layanan JKN
Dia mengatakan dengan semakin besarnya jumlah peserta, akses terhadap layanan di fasilitas kesehatan akan meningkat.
Hal ini terlihat dari angka pemanfaatan program JKN khususnya pascapandemi yang meningkat dari 993 ribu pemanfaatan per hari di tahun 2020 meningkat menjadi 1,1 juta pemanfaatan per hari di tahun 2021.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Siap Uji Coba Pembayaran Baru di 40 FKTP Serang
Sementara itu, saat ini jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari 23.518 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.852 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/Rumah Sakit (FKRTL/RS).
“Dengan tingginya angka pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya harus didukung oleh mutu fasilitas kesehatan yang baik, di antaranya melalui akreditasi fasilitas kesehatan baik FKTP maupun FKRTL/RS," kata Ghufron.
Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu menjelaskan dengan akreditasi dan dilengkapi dengan credentialing dan re-credentialing harapannya akan diperoleh standar layanan kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien.
"BPJS Kesehatan juga berupaya mendorong penyesuaian pembiayaan pelayanan kesehatan baik di FKTP dan FKRTL yang sesuai dengan kondisi ekonomi,” ujar Ghufron.
Ghufron juga menekankan diperlukannya usaha kesehatan perorangan kegiatan promotif dan preventif untuk menekan angka kesakitan, khususnya bagi peserta JKN.
BPJS Kesehatan berupaya menyiapkan agar proporsi pembiayaan program promotif dan preventif meningkat.
Lebih lanjut Ghufron menyampaikan, kemudahan layanan melalui inovasi digitalisasi layanan yang terus diaplikasikan di fasilitas kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pada peserta.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, serta asosiasi profesi seluruh Indonesia secara daring dan mengambil tema 'Kolaborasi Inovasi untuk Faskes yang Berkualitas'.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mendukung upaya penguatan strategic purchasing melalui perluasan akses layanan dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
Kadir mengimbau perluasan kerja sama ini juga diiringi dengan kepastian mutu layanan.
“Dewan Pengawas bersama-sama dengan dreksi berupaya memastikan program JKN berjalan lebih baik," ujar Abdul Kadir.
Selain itu, lanjut dia, penguatan engagement dengan fasilitas kesehatan harus terus terjaga.
"Penerapan berbagai kebijakan ke depan diharapkan mampu mendongkrak mutu serta pemerataan akses layanan,” terangnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang dalam pertemuan tersebut bertindak sebagai keynote speech mengatakan, cakupan kepesertaan program JKN tersisa sekitar 10 persen lagi hingga mencapai UHC.
Menko Muhadjir menekankan tantangan yang ada saat ini adalah mengupayakan akses layanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua peserta di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemerataan mutu.
“Mungkin dari sisi kepesertaan mungkin bisa dibilang berhasil, namun dalam hal akses layanan kesehatan masih terdapat ketimpangan antarwilayah," kata Menko Muhadjir.
Dia mengingatkan jangan sampai pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta, khususnya yang tidak mampu tidak terserap dengan baik, karena akses layanannya masih kurang atau timpang.
"Jangan sampai jaminan akan pembiayaan kesehatan yang baik ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja,” tegasnya mengingatkan.
Muhadjir menambahkan, pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam perlindungan sosial.
Menurutnya, langkah-langkah inovatif harus terus dilakukan seluruh pemangku kepentingan agar meminimalisir ketimpangan dalam akses layanan kesehatan.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rizka Andalucia menambahkan pihaknya siap mendukung perluasan akses layanan kesehatan termasuk menggandeng pihak swasta.
Rizka mengatakan penerapan digitalisasi di fasilitas kesehatan juga menjadi concern Kemenkes, karena disadari digitalisasi penting dan merupakan suatu keniscayaan.
Kemenkes juga berkomitmen menjaga mutu fasilitas kesehatan dan siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
“Berbagi upaya untuk mengoptimalkan program JKN terus dilakukan Kementerian Kesehatan bersama seluruh stakeholder," ujar Rizka Andalucia.
Dia juga menyampaikan terkait dengan rencana penerapan kebijakan mulai dari penyesuaian tarif, kebutuhan dasar kesehatan (KDK), maupun revisi regulasi terkait, tengah dilakukan dan diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas dan keberlangsungan program JKN.
"Kami juga mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan,” kata Rizka.
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan paling berkomitmen dalam terhadap mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS, sebagai berikut:
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama:
a. Kategori Puskesmas :
1. Puskesmas Padaherang, Banjar
2. Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
3. Puskesmas Bontang Utara
b. Kategori Klinik Pratama :
1. Klinik Restu Ibu, Palembang
2. Klinik Dokterku, Kediri
3. Klinik Syifa Medical Center, Jakarta Utara
c. Kategori Dokter Praktik Perorangan
1. Dr. Widia Trisusanty, Palembang
2. Dr. Apriani Dewi, Dumai
3. Dr. Meviyustisya I, Yogyakarta
d. Kategori Dokter Gigi :
1. Drg. Pramono Rendro Pangraso, Pekanbaru
2. Drg. Afika Dian Ekasari, Surakarta
3. Drg. Ade Novitasari, Bandar Lampung
e. Kategori RS D Pratama :
1. RS D Pratama Liung Paduli, Manado
2. RS D Pratama Makarti Jaya, Palembang
3. RS D Pratama Kubu, Klungkung
Rumah Sakit :
a. Kategori RS Tipe A :
1. RSUD Dr. Moewardi Surakarta
2. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta Barat
3. RS Jiwa Menur, Surabaya
b. Kategori RS Tipe B :
1. RSUD Taman Husada Bontang, Samarinda
2. RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta
3. RSUD Undata, Palu
c. Kategori RS Tipe C:
1. RS Sari Asih Cipondoh, Tangerang
2. RS Airan Raya, Bandar Lampung
3. RSUD Depati Bahrin, Pangkal Pinang
d. Kategori RS Tipe D:
1. RS Keluarga Sehat Tayu, Pati
2. RS Mujaisyah, Palopo
3. RSUD Talang Ubi, Prabumulih
e. Kategori Khusus Faskes Berkomitmen Terbaik JKN Tahun 2022 dari Wilayah Timur :
1. dr Kamelia Busran, Jayapura
2. RS Bhayangkara Tingkat III Tantui Ambon. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi