jpnn.com - JAKARTA - Penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dianggap tidak hanya sebuah kemunduran demokrasi, namun pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat. Karena mengingkari kehendak rakyat.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengungkapkan pandangan tersebut, karena menilai penghapusan pilkada langsung merupakan upaya elit parpol menguasai kepala daerah.
BACA JUGA: Klaim 28 DPW PPP Dukung Pemecatan SDA
Artinya, dengan kembali dipilih DPRD, maka akan terjadi kepala daerah didominasi elit parpol. Orang-orang baik yang disukai rakyat akan sulit maju. "Mekanisme pemikiran oleh DPRD juga akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang. Besar kemungkinan siapa yang akan terpilih ditentukan besaran bayaran yang bisa dia berikan pada para anggota DPRD yang ada," katanya di Jakarta, Rabu (10/9).
Praktik tersebut menurut Jeiry, jamak terjadi sejak orde baru. Karena itu kalau pilkada langsung dihapus, korupsi akan makin marak lagi di daerah.
BACA JUGA: Pelamar CPNS Sudah Mencapai 1,2 Juta
Jeiry menduga mayoritas fraksi di DPR yang kini menginginkan kepala daerah dipilih DPRD, memiliki kaitan dengan kalahnya sebuah koalisi pada pemilihan presiden Juli lalu. Mereka kalah padahal memiliki mayoritas suara mayoritas di parlemen.
"Saya melihat ada upaya dari Koalisi Merah Putih mengambil semua jabatan kepala daerah dengan mendorong pemilihan di DPRD. Dengan memiliki mayoritas suara di DPRD, sangat mungkin jabatan kepala daerah akan didapat dengan mudah," katanya.
BACA JUGA: Polri Lanjutkan Garap Idha-Harahap di Kalbar
Kondisi ini menurut Jeiry, tentunya sangat berbahaya bagi rakyat ke depan. Program pembangunan nasional akan mandek, akibat tak didukung kepala daerah.
Itulah sebabnya rakyat menurutnya, harus menolak penghapusan pilkada langsung. "Rakyat harus melawan keinginan partai menguasai jabatan kepala daerah dengan mendudukan orang-orang partai. Rakyat harus ikut menolak pilkada tak langsung," katanya.
Soal efisiensi, Jeiry juga melihat pemilihan lewat DPRD justru menyebabkan pemerintah makin tak efisien. Karena pada dasarnya efisien berkaitan dengan kinerja pemerintah.
"Saya agak ragu apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat. Kan dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah," katanya.
Demikian juga dengan pendapat yang menyebut pilkada langsung boros anggaran, Jeiry menilainya tidak beralasan. Alasannya, selama ini terbukti pelaksanaan pilkada langsung mampu dibiayai oleh negara. "Jangan-jangan banyak pejabat dan elit parpol yang ingin pilkada langsung dihapus, karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra DKI Malah Bahagia Ahok Hengkang
Redaktur : Tim Redaksi