jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan instruksi presiden soal Papua secara lebih komprehensif. Inpres ini, menurut dia, akan berisi upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warganya.
"Selama ini ada tim, tim milik Bappenas khusus pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, ada di sini tim hankam," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa (25/2).
BACA JUGA: Warga Mewuluk Rampas Senjata Api Milik TNI di Papua
Rancangan Inpres tersebut merupakan pembaharuan dari Inpres Nomor 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah habis masa berlakunya.
Menurut dia, permasalahan di Papua nantinya akan dikelola secara terpadu dan komprehensif di bawah kendali satu otoritas tim yang dikomandoi Ketua Bappenas.
BACA JUGA: Mahfud Menyebut Parpol Masih Menarik Mahar, Begini Respons Golkar dan Nasdem
Dia menjelaskan, selama ini penanganan Papua sudah serius dan terpadu, tetapi unit organisasinya terpisah.
"Agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando. Tidak terkesan bahwa ini pendekatan keamanan, pendekatan militer, semua di bawah kendali satu otoritas tim yang dikomandoi oleh ketua Bappenas. Itu rancangan inpresnya," katanya.
BACA JUGA: Mahfud MD: Saya Juga Bisa Membuat Survei Sendiri
Mahfud menyebutkan anggaran pembangunan di Papua selama ini luar biasa besar, tetapi setiap sektor terkesan berjalan sendiri-sendirinya.
"Untuk Papua itu anggaran pembangunan luar biasa, tetapi terasa setiap sektor jalan yang satu di sini satu di sana, sehingga nggak terpadu. Sekarang lebih dipadukan," kata Mahfud.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud bertemu dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani membahas Inpres Nomor 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Yang dibahas soal inpres percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang berakhir pada 2019," kata Jaleswari, usai bertemu Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, meski masa Inpres telah berakhir, namun Presiden Joko Widodo tetap menekankan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
"Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus Presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga mendorong pembangunan kesejahteraan Papua secara integrated, holistik, dan perspektif terhadap budaya serta mengedepankan orang asli Papua. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan