Pemerintah Akui DPS Pilpres Belum Sempurna

JAKARTA - Pemerintah mengakui Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilu presiden belum sempurna 100 persenHal ini disampaikan Mendagri Mardiyanto yang mengaku sudah mengecek ke sejumlah daerah mengenai keakuratan pendataan DPS pilpres.

Mardiyanto mengakui, memang masih ada warga yang belum terdata masuk ke DPS pilpres

BACA JUGA: Timses SBY-Boediono Hingga Tingkat Kabupaten

Karenanya, dia berharap agar masyarakat yang belum terdata segera mendaftar, sebelum habis tenggat waktu yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 31 Mei 2009Waktu ini merupakan perpanjangan dari yang semestinya sudah ditutup 17 Mei 2009.

Meski ada kekurangan pada DPS, namun Mardiyanto tetap yakin datanya jauh lebih baik dibanding DPT pemilu legislatif April lalu

BACA JUGA: Ruhut: Fadel Ingin Masuk Timses SBY-Boediono

Dari hasil pemantauannya langsung ke lapangan, para petugas pendataan pemilih sudah melakukan hal-hal yang mestinya dilakukanMisalnya, bila ada nama ganda akan dicoret, termasuk bila ada nama orang yang sudah meninggal dunia

BACA JUGA: Isu Munaslub, Kubu JK Kebakaran Jenggot

Tapi katanya, keakuratan data DPS juga sangat ditentukan peran aktif masyarakat.

"Yang saya tahu, KPU masih memberikan waktu bagi yang belum terdataNah, kepada masyarakat yang belum terdata, saya berharap agar pro-aktifSikap KPU yang akomodatif (memberi perpanjangan waktu, Red) ini harus dimanfaatkan," ujar Mardiyanto di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Selasa (19/5).

Sehari sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan kekecewaannya terhadap proses pengumuman DPS pilpres yang sudah dilakukan sejak 11 hingga 17 Mei 2009Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini memperkirakan, persoalan kisruh DPT pada pemilu legislatif lalu bisa terulang lagi pada DPT pilpres mendatangDia menyatakan hal tersebut berdasar hasil pengamatan Bawaslu di sejumlah daerah.

Menurut Nur Hidayat, beberapa kasus yang ditemukan antara lain adalah masalah pengumuman DPS pilpres, yang basisnya dari DPT pileg April laluPertama, bahwa DPS tidak diumumkan di tempat-tempat yang mudah terjangkau masyarakat.

"DPS tidak dipasang atau diumumkan di tempat-tempat yang semestinya," ujarnya kepada wartawan sebelum menghadiri rapat kerja KPU, Bawaslu, Kapolri dan Kejaksaan Agung, dengan Komisi II DPR, di Senayan, Senin (18/5).

Masalah kedua yang ditemukan Bawaslu, adalah banyaknya DPS yang malah tidak diumumkan sama sekali kepada masyarakatHal ini yang kemungkinan besar nantinya bakal memicu aksi protes warga yang belum terdataBahkan katanya, Bawaslu menemukan kasus di Probolinggo, Jawa Timur, data DPT pileg begitu saja dinyatakan sebagai DPS pilpres dan ditempelkan di tempat-tempat tertentu(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Agung Bantah Dorong Munaslub Golkar