Pemerintah Antisipasi PHK Masal

JAKARTA - Pemerintah berusaha mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat meningkatnya beban dunia usaha di tengah imbas krisis keuangan globalPemerintah berjanji mengurangi beban yang dipikul pengusaha serta menciptakan program yang merangsang penciptaan lapangan kerja.

’’Itu yang dilakukan selama ini, menurunkan cost mereka, dari mulai BBM, hingga mengurangi seluruh biaya dalam bisnis

BACA JUGA: Kunjungan Turis Asing Naik 18 Persen

Itu dilakukan sehingga struktur biaya perusahaan bisa diringankan,’’ kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Selasa (23/12).

Menkeu memperkirakan sektor manufaktur akan mendapatkan pengaruh paling besar dari penurunan aktivitas ekonomi globalDengan pengurangan beban, diharapkan industri bisa menahan dan memiliki kapasitas untuk menjaga jumlah tenaga kerjanya.

Sri Mulyani mencontohkan penghapusan pajak ekspor untuk menanggulangi kelesuan ekspor dan melemahnya harga komoditas

BACA JUGA: Recovery Ekonomi Terhadang Problem Politik

Berbagai beban lain juga dikurangiPemerintah juga berusaha merangsang pembukaan lapangan kerja baru

BACA JUGA: Mendag Sidak ke Pasar

’’Kalau berhubungan dengan PHK yang akan terjadi, itu dilakukan dengan penciptaan kesempatan kerja di dalam negeriApa itu dengan proyek-proyek infrastruktur atau berhubungan dengan padat karya di tingkat kecamatan maupun di desa, maupun dengan mengaktifkan balai latihan kerja seperti yang selama ini dikelola,’’ kata Menkeu.

Mengenai insentif fiskal Rp 12,5 triliun yang disiapkan di APBN 2009, Menkeu menilai sudah cukupPemerintah akan selektif memilih industri yang tepat mendapatkan fasilitas pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah itu”Saya rasa size-nya dari industri-industri yang membutuhkan, masih ada dalam wadah yang Rp 12,5 triliunKalau itu dianggap kurang, karena banyak industri yang membutuhkan, tentu saja kita melihatnya secara selektifKan tidak semuanya mengatakan seluruh biaya ditanggung pemerintahMenurut saya, itu juga tidak betul,” ujar Menkeu

Sebelumnya, Ketua Kadin M.SHidayat menyampaikan sembilan rekomendasi Kadin kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan globalSalah satunya, Kadin mendesak pemerintah menyediakan  paket stimulus di semua sektor.

Selain itu, Kadin meminta pemerintah memantapkan stabilitasi ekonomi dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memulihkan transaksi antarbankJuga menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang  berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera diimplementasikan apabila terjadi krisis likuiditas perbankan.   

Rekomendasi lainnya, Kadin meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektif, khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.  ’’Juga mempercepat implementasi kebijakan sektor agro pangan energi melalui koordinasi erat antardepartemen dan antara pusat dan daerah,’’ kata Hidayat.

Pemerintah juga diminta meninjau kembali perpajakan dengan tujuan penrurnan atau pembebasan pajak untuk barang-barang tertentu untuk meningkatkan permintaan domestikKadin juga meminta pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur, mengkaji peluang efisiensi biaya logistik, dan melakukan perlindungan pasar dalam negeri dari barang selundupan. (sof/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Pemda Tak Dukung PNPM Mandiri