jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin (AAP) menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk sering bertemu petani garam.
Andi Akmal menyampaikan hal itu untuk menanggapi keputusan Pemerintah yang berencana melakukan impor garam pada tahun ini.
BACA JUGA: Menurut AIPGI, Inilah Penyebab Permintaan Garam Konsumsi Belum Meningkat
"Sering-seringlah mereka itu bertemu petani garam. Kasih dukungan yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak,” ujar Akmal dalam keterangan pers, Kamis (18/3).
Politikus PKS ini mengaku mendapat banyak keluhan dan curhatan dari petani-petani garam rakyat di berbagai daerah.
BACA JUGA: Limbah Sawit Dikeluarkan Dari Sampah B3, Andi Akmal Soroti UU Cipta Kerja
Akmal merasakan psikologis para petani garam ini karena ia juga besar dilingkungan pantai di Bone Sulawesi Selatan yang banyak juga penduduknya bekerja sebagai nelayan dimana menggantungkan kehidupannya dari Laut.
Persoalan garam ini, terutama garam Industri mirip-mirip beras. Tiap tahun tidak ada penyelesaian. Setiap tahun selalu memunculkan polemik.
BACA JUGA: Gegara Ini, Andi Akmal Nilai Pemerintah Melanggar Konstitusi
Padahal, semua pihak sudah memahami bahwa kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan Industri. Sedangkan ketersediaan garam nasional kita, sangat cukup untuk memenuhi itu semua kebutuhan baik Industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik.
“Saya sejak masuk DPR 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini. Kini regulasi semakin longgar dengan adanya UU Cipta Kerja, dimana impor legal sebagai istilah kedaulatan. Kini kedaulatan komoditas kita sudah benar-benar melenceng dari arti sesungguhnya,” ucap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mendapat laporan dari beberapa petani terkait beratnya kehidupan petani garam karena harga garam makin merosot.
Pembinaan pemerintah selama ini tidak mampu mengentaskan persoalan yang dihadapi petani garam. Bahkan harga garam yang sempat Rp.125.000 per sak, kini sudah merosot tajam hingga Rp. 15.000, per sak.
“Garam di rakyat saat ini masih banyak yang belum terserap. Kalau impor diteruskan, ini sama saja menenggelamkan kehidupan petani garam secara pelan-pelan,” ujar Akmal.
Menurut Akmal, petani garam saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya, Bukan keberadaan yang semakin mengkerdilkan mata pencahariannya dengan impor yang tidak seharusnya dilakukan.
“Impor ini jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan garam industri, tanpa memikirkan keberadaan garam rakyat yang mestinya ditingkatkan levelnya sehingga memenuhi syarat kebutuhan Industri,” ujar Andi Akmal.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich