jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan pemerintah mengkaji kembali rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).
Sebab, ujar dia, kebijakan kenaikan PPN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang bangkit setelah mendapatkan hantaman pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Pemerintah Berencana Naikkan Tarif PPN, Begini Reaksi Gus AMI
Syarief Hasan menilai kenaikan PPN di atas 10 persen hanya akan memperkeruh suasana di masa pandemi Covid-19.
“Sampai hari ini, (kurva) pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian yang signifikan, bahkan kurvanya cenderung naik turun.
BACA JUGA: Pemerintah Kalah Lagi di Pengadilan, Begini Saran Syarief Hasan
Dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masih terasa hingga hari ini," ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (12/5).
Dia mengatakan bahwa kenaikan PPN akan sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
BACA JUGA: Usai Bagikan Sembako, Rombongan Kapolres Maybrat Ditembak
Menurutnya, selama pandemi Covid-19, banyak masyarakat kecil yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Banyak juga pelaku UMKM yang beralih usaha sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Kenaikan PPN di atas 10 persen hanya akan menyulitkan masyarakat kecil," ungkap Syarief.
Memang, lanjut Syarief, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK akibat dampak pandemi Covid-19 mencapai 3,05 juta orang sejak Maret 2020.
Angka ini turut menyumbang bertambahnya angka kemiskinan selama pandemi Covid-19 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencapai 1,13 juta orang.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai daya beli masyarakat hari ini masih sangat rendah sehingga perlu didorong dan ditingkatkan oleh pemerintah.
“Dampak pandemi Covid-19 yang paling kelihatan adalah rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan stagnansi dan penurunan ekonomi sehingga perlu didorong lewat program-program relaksasi," ungkapnya.
Syarief menyebutkan kenaikan PPN di atas 10 persen akan menimbulkan efek domino yang memberatkan perekonomian Indonesia.
“Daya beli masyarakat sekarang menurun. Lalu dengan kenaikan PPN, maka pembeli akan makin berkurang. Kondisi ini akan berimbas pada industri dan akan berimbas pula pada pekerja-pekerja di industri dan pabrik-pabrik," ungkap Syarief.
Dia mendorong pemerintah memikirkan kembali rencana menaikkan PPN tersebut.
Pemerintah harus benar-benar jeli dalam mengambil kebijakan sehingga tidak makin menyulitkan ekonomi nasional.
"Pemerintah harusnya menggiatkan kembali relaksasi pajak dan penguatan e-commerce yang terbukti menjadi angin segar bagi pelaku UMKM,” ungkap Syarief.
Politikus senior Partai Demokrat ini juga menyebut, pemerintah harus fokus memotong rantai penyebaran Covid-19 sembari memulihkan ekonomi nasional.
“Kita harus menyelesaikan hulu masalahnya yakni Covid-19 yang belum melandai hingga hari ini. Pemerintah harus lebih fokus pada persoalan tersebut, bukan menaikkan PPN yang malah makin memberatkan," tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy