jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menambah anggaran bidang kesehatan, menjadi total Rp 214,95 triliun.
Dia memerinci total alokasi anggaran perawatan pasien Covid-19 akan mencapai Rp 65,9 triliun.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Sri Mulyani soal Anggaran Kartu Prakerja
Kemudian, untuk rumah sakit darurat Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 2,75 triliun.
Insentif nakes Rp 18,4 triliun untuk anggaran pusat ataupun daerah.
BACA JUGA: Insentif Nakes Tak Kunjung Cair, Hoaks atau Fakta? Ini Kata Sri Mulyani
"Pemerintah akan merekrut 3.000 dokter baru dan 20 ribu perawat, karena ada tambahan rumah sakit darurat," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari laman resmi kemenkeu.go.id, Selasa (20/7).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan pemerintah juga mengalokasikan dana untuk paket obat-obatan bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri.
Adapun paket itu sebanyak dua juta paket dengan alokasi dana total Rp 1,17 triliun.
"Terutama untuk menghindari banyak keluhan bahwa obat-obatan hilang di pasaran, tadinya Rp 770 miliar tapi ditambah Rp 400 miliar," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah mengerahkan TNI, Polri, dan bidan dalam proses vaksinasi massal. Alokasi anggaran yang disediakan untuk tenaga-tenaga yang melakukan vaksinasi sebesar Rp 1,96 triliun.
Kemudian Menkeu juga akan menambahkan anggaran sebesar Rp 790 miliar bagi TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya membantu aparat di daerah mengimplementasikan kebijakan PPKM Mikro. Hal itu karena pada pelaksanaan program penebalan PPKM Mikro yang membutuhkan lebih banyak personel untuk menjaga masyarakat, memberikan edukasi, dan membantu masyarakat,
Saat ini Pemerintah juga sedang berupaya menambah jumlah suplai oksigen. Untuk itu Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 370 miliar untuk pengadaan suplai oksigen baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Sri Mulyani juga mengatakan untuk anggaran vaksinasi kami berikan Rp 57,84 triliun. Untuk anggaran pengadaan vaksin ada Rp 47,6 triliun dan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah ada Rp 6,5 triliun yang ini sebetulnya masuk di APBD.
"Ini nanti yang akan kami intercept untuk bisa kita alihkan ke program vaksinasi TNI-Polri dan kepada BKKBN yang bidan-bidannya akan melakukan vaksinasi. Dimobilisasi untuk menyelenggarakan vaksinasi mencapai target diatas 2 juta perhari,” tegas Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk anggaran insentif perpajakan dialokasikan sebesar Rp 20,85 triliun. Insentif ini diberikan dalam bentuk pembebasan pajak atau pajak yang ditanggung pemerintah untuk vaksin dan alat kesehatan.
Terakhir, untuk anggaran kesehatan lainnya seperti testing, tracing, dukungan gugus tugas dan penanganan kesehatan di daerah dialokasikan sebesar Rp 45,93 triliun. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia