jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan angka defisit hanya 2,19 persen pada 2018 mendatang.
Target defisit tersebut merupakan yang terendah sejak dua tahun terakhir.
BACA JUGA: Gerindra Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018 Penuh Risiko
Menurut Menter Keuangan Sri Mulyani Indrawati, besaran target defisit itu ditetapkan untuk menjaga rasio utang.
Namun, dia mengatakan, memang target defisit tersebut juga dibuat agar memberikan ruang fiskal jika target penerimaan negara kembali gagal tercapai.
BACA JUGA: Pemerintah Diragukan Bisa Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pemerintah memang selalu siap memberikan ruang fiskal jika target penerimaan meleset.
’’Dalam mengelola APBN atau fiscal policy (kebijakan fiscal), kami harus terus menyadari bahwa memang ada faktor dari dinamika ekonomi dan pelaksanaan kebijakan itu, di mana yang kami rencanakan sebagai defisit dalam hal ini penerimaan, lalu implikasinya ke defisit,’’ jelasnya.
BACA JUGA: Disuntik APBN, 6 BUMN Malah Merugi
Sri menuturkan, kondisi ekonomi domestik Indonesia menunjukkan indikasi perbaikan yang positif.
Dia menguraikan, dalam konteks pengelolaan makroekonomi, ekonomi sudah tumbuh di atas lima persen.
Dengan demikian, tidak diperlukan defisit yang terlalu besar.
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Alexander Sugandi menuturkan, target defisit itu diprediksi akan melebar. Bahkan, itu akan naik dalam APBNP 2018.
Hal tersebut terjadi jika pemerintah tidak bisa memenuhi target pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.
Untuk itu, yang perlu dilakukan pemerintah ialah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara.
’’Karena tax amnesty sudah lewat, yang akan dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan pengumpulan penerimaan dengan mengejar WP (wajib pajak) dalam database, termasuk yang ikut tax amnesty dan jika diperlukan ditetapkan objek pajak baru,’’ imbuhnya.
Sementara itu, berdasar RAPBN 2018, pemerintah berencana mencari utang Rp 399,2 triliun.
Utang tersebut berasal dari penerbitan surat utang dan pinjaman masing-masing senilai Rp 414,7 triliun dan negatif Rp 15,5 triliun.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Robert Pakpahan mengungkapkan, pembiayaan tersebut diarahkan kepada pemanfaatan yang produktif, efisien, dan hati-hati.
Robert menuturkan, sumber utama utang tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang direncanakan senilai Rp 414,7 triliun (neto).
Sementara itu, pinjaman (neto) defisit Rp 15,5 triliun sehingga penerbitan SBN lebih tinggi daripada pembiayaan utang.
Tahun depan, pemerintah menerbitkan surat utang dengan mayoritas denominasi rupiah dengan porsi 70–80 persen dari total penerbitan Rp 414,7 triliun pada 2018. (ken/c4/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Saran Misbakhun ke Pemerintah agar APBN 2018 Kredibel
Redaktur & Reporter : Ragil