jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengharapkan pemerintah benar-benar konsisten dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen yang dipatok dalam RAPBN 2018. Menurutnya, pemerintah harus bisa menjaga kredibilitas APBN demi mempertahankan kepercayaan pasar.
“APBN yang kredibel berarti bisa diterima pasar dan rasional menurut perhitungan mereka,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto untuk membahas asumsi dasar RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis (7/9).
BACA JUGA: Sori, DPR Masih Ogah Bahas Usulan Anggaran untuk Badan Siber
Misbakhun menambahkan, diperlukan upaya serius untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Untuk itu, katanya, pemerintah perlu menguatkan pasar.
"Saya menginginkan pemerintah lebih fokus agar pasar lebih didalami dan ada penguatan untuk membangunnya," tegasnya.
BACA JUGA: Biaya Sekolah Sumbang Inflasi
Meski demikian Misbakhun tetap yakin target dalam APBN 2018 bisa tercapai. Salah satu caranya adalah dengan menggenjot penerimaan dari perpajakan.
Misbakhun menjelaskan, saat ini pertumbuhan pajak masih 9,3 persen. Padahal, sebelumnya menyentuh angka 10-12 persen.
BACA JUGA: Target Pertumbuhan Ekonomi Versi Jokowi Sulit Tercapai
Karena itu Misbakhun menegaskan, jika penerimaan negara dari perpajakan besar maka defisit dalam APBN bisa ditekan dan pemerintah tak perlu melakukan pemangkasan anggaran. "Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking (menahan pencairan angggaran, red) dan pemotongan anggaran," ujar mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu.
Seperti diketahui, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 dipatok pada angkat 5,4 persen. Sedangkan laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5 persen.
Misbakhun menambahkan, pemerintah harus optimistis dalam mengendalikan laju inflasi. “Pertumbuhan yang tinggi tanpa pengendalian inflasi tidak menghasilkan apa pun,” tegasnya.
Sedangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, Misbakhun mendorong pemerintah dan BI lebih tegas terhadap perusahaan yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia tapi justru memarkir dana di luar negeri. “Jadi ini perlu dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar,” cetusnya.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti bunga surat utang negara (SUN). Dalam asumsi RAPBN 2018, pemerintah mengusulkan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sekitar 5,3 persen.
Namun, Misbakhun mengharapkan pemerintah bisa menurunkan suku bunga SUN. Sebab, pemerintah tak pernah menunda pembayaran imbal hasil bagi pembeli SUN. "Ini jadi kesempatan bagi kita untuk menerbitkan surat utang dengan yield (bunga) yang lebih rendah,” tegasnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Hal Ini Jadi Fokus Pemerintah Pada Semester Kedua
Redaktur & Reporter : Antoni