jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan mengizinkan vaksinasi Covid-19 secara mandiri dilakukan oleh perusahaan.
Namun menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi mandiri itu dengan syarat dilakukan korporasi untuk seluruh karyawan, bukan hanya jajaran direksi dan petinggi perusahaan saja.
BACA JUGA: Publik Figur dan Pejabat Harus Jadi Contoh Rakyat Sadar VaksinasiÂ
"Namun itu belum final. Masih dalam diskusi. Kami terbuka untuk diskusi karena objektif kami adalah vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan semurah-murahnya," kata Menkes Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (14/1).
Mantan wakil menteri BUMN itu mengaku sudah berbicara dengan beberapa menteri lain tentang kemungkinan vaksinasi secara mandiri di luar vaksinasi yang diprogramkan pemerintah.
BACA JUGA: 13 Tersangka Kasus Korupsi di Labuan Bajo Ditahan, Pak Bupati Masih Bebas
Menkes Budi juga mengatakan yang harus diperhatikan dari vaksinasi mandiri tersebut adalah jangan sampai muncul narasi di masyarakat bahwa yang memiliki uang dan bisa membeli mendapatkan vaksinasi lebih cepat.
"Karena itu, jangan sekarang. Vaksinasi mandiri nanti saja setelah vaksinasi wajib untuk tenaga kesehatan dan pekerja publik sudah diberikan. Jangan langsung di depan," tegasnya.
BACA JUGA: Prof Arief Ceritakan Kondisi Sebelum Menantunya Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia
Selain itu, pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri juga harus dilakukan di luar pemerintah. Artinya, pihak swasta yang mengadakan sendiri melalui produsen vaksin.
"Yang penting vaksinnya ada di WHO, disetujui oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan data pemerintah. Jangan sampai berantakan," jelas Menkes Budi.
Saat rapat itu jajaran Komisi IX DPR meminta Menkes Budi memastikan ketersediaan vaksin sesuai dengan perhitungan kebutuhan, peralatan pendukung, dan logistik lainnya, termasuk rencana cadangan bila terjadi hal yang tidak terduga.
"Pendanaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 2021 jangan sampai mengganggu anggaran program prioritas nasional di bidang kesehatan," ucap Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam