Tidak membayar denda di China? lupakan anda bisa membeli tiket pesawat.

Masyarakat China yang memiliki tunggakan pajak dan denda telah diblokir membeli tiket sebanyak 17,5 juta kali sepanjang tahun 2018 lalu.

BACA JUGA: Gereja Katolik Disebut Hancurkan Bukti Kasus Pelecehan Seksual

Sementara pelaku pelanggaran kredit sosial lainnya dilarang sebanyak 5,5 juta kali dari membeli tiket kereta api, menurut Pusat Informasi Kredit Publik Nasional.

Dalam sebuah laporan tahunan, organisasi ini mengatakan sebanyak 128 orang telah diblokir untuk meninggalkan China karena memiliki tunggakan pajak.

BACA JUGA: Selandia Baru Protes Deportasi Kriminil Dari Australia Ke Negaranya

Sistem ini adalah bagian dari upaya pemerintah China dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dalam memanfaatkan teknologi mulai dari pemrosesan data hingga pengurutan genetik dan pengenalan wajah hingga kontrol yang lebih ketat. Diujicobakan sejak 2014

Poin kredit sosial yang dimiliki masyarakat di China akan dikurangi karena melanggar hukum atau di beberapa daerah melakukan pelanggaran sepele seperti membawa anjing berjalan-jalan tanpa menggunakan tali kekang.

BACA JUGA: Agar Otak Bayi Optimal, Ibu Hamil Harus Tingkatkan Kadar Yodium

Tetapi para aktivis hak asasi manusia mengatakan sistem itu terlalu kaku dan mungkin secara tidak adil menyebut orang sebagai tidak dapat dipercaya tanpa memberi tahu mereka terlebih dahulu bahwa mereka telah kehilangan status mereka, atau bagaimana status mereka dapat dipulihkan.

Pada bulan Oktober lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengkritik penerapan kebijakan ini sebagai "sistem Orwellian yang digunakan untuk mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan manusia".

Partai yang berkuasa di China menginginkan sistem nasional ini diberlakukan pada tahun 2020 tetapi belum mengatakan bagaimana sistem ini akan beroperasi.

Hukuman yang mungkin termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan bisnis dan akses ke pendidikan.

Slogan yang diulang-ulang di media pemerintah China mengklaim: "Setelah Anda kehilangan kepercayaan, Anda akan menghadapi pembatasan di mana-mana".

Perangkat lunak pengawasan SenseTime mengidentifikasi pola pergerakan pelanggan.

Partai Komunis mengatakan sanksi hukum bagi pelanggar kredit sosial dan sistem reward akan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat yang cepat berubah setelah tiga dekade reformasi ekonomi yang telah mengguncang struktur sosial. Photo: Masyarakat China dilacak di jalan-jalan dan didalam supermarket dan toko. (Reuters: Thomas Peter)

Tidak ada perincian tentang berapa banyak orang yang hidup di bawah pengawasan kredit sosial
Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam kredit sosial ini juga berpeluang kehilangan kontrak pemerintah atau akses ke pinjaman bank atau dilarang menerbitkan obligasi atau mengimpor barang.

Tindakan yang dikenakan sanksi hukum kredit sosial ini pada tahun lalu mencakup tindakan menyiarkan iklan palsu atau melanggar aturan keamanan obat, kata pusat informasi pemerintah.

Frekuensi individu yang dicegah mengambil pekerjaan di tingkat manajemen senior dan bertindak sebagai perwakilan hukum perusahaan sebanyak 290.000 kali.

Sejak diluncurkannya hukuman kredit sosial ini telah menyebabkan 3,5 juta orang "secara sukarela memenuhi kewajiban hukum mereka," kata pusat informasi itu.

Dikatakan bahwa termasuk 37 orang yang membayar total 150 juta yuan ($ 31,3 juta) denda yang terlambat atau penyitaan.

Laporan itu tidak memberikan perincian tentang berapa banyak orang yang tinggal di daerah dengan sistem kredit sosial.

Kredit sosial adalah salah satu aspek upaya Partai Komunis China untuk mengambil keuntungan dari peningkatan daya komputasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk melacak dan mengendalikan masyarakat China.

Kementerian kepolisian China meluncurkan inisiatif yang dijuluki Golden Shield pada tahun 2000 untuk membangun jaringan digital nasional untuk melacak individu.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan orang-orang di daerah Muslim dan etnis minoritas lainnya telah dipaksa untuk memberikan sampel darah untuk database genetik.

Sistem-sistem itu mengandalkan teknologi asing. Itu telah menimbulkan kritik bahwa pemasok AS dan Eropa mungkin memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia.

Minggu ini sebuah perusahaan yang berbasis di Massachusetts mengatakan akan berhenti menjual dan melayani sequencer genetik di wilayah mayoritas Muslim Xinjiang di barat laut, setelah keluhan mereka telah digunakan untuk pengawasan.

Sebanyak 1 juta warga Uighur, Kazakh dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang ditahan di kamp-kamp pendidikan politik, menurut pejabat AS dan para pakar PBB.

Pemerintah mengatakan kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk menyingkirkan wilayah ekstremisme.

AP

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Warga Melbourne Berencana Gulingkan Pemerintah Filipina