jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju pada 2045 diperlukan tiga strategi pembangunan manusia.
Muhadjir membeberkan bahwa ketiga strategi tersebut, yakni akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, serta pembangunan karakter untuk mewujudkan sSDM yang produktif, terampil, dan berdaya saing.
BACA JUGA: Instruksi Jokowi untuk Menko PMK: Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
"Kesemuanya itu harus diterapkan pada setiap tahapan siklus kehidupan manusia, mulai dari masa prenatal hingga lanjut usia," jelas Menko PMK Muhadjir saat menjadi Pembicara Kunci pada Forum Akademik : Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 secara daring, Kamis (11/5).
Menurut Muhadjir, menghapus kemiskinan ekstrem sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs ) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2030.
BACA JUGA: Menko PMK Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
"Setiap kasus kemiskinan itu memiliki ciri khasnya masing-masing, dibutuhkan penanganan yang lebih unik dan inovatif yang mana disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan," Ucap Muhadjir.
Eks Mendikbud itu berharap kepakaran dan keragaman disiplin ilmu yang dimiliki oleh civitas akademika IPB University bisa menghasilkan solusi yang inovatif untuk target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.
BACA JUGA: Ganjar Siapkan Forum CSR Bersama Perusahaan Swasta untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem
"Saya berharap kegiatan ini akan menghasilkan tindak lanjut yang nyata dan berdampak dalam bergotong-royong membangun Indonesia yang bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial," kata Muhadjir.
Sekretaris Kemenko PMK sekaligus selaku Ketua Satgas Pengelola Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Andie Megantara memaparkan untuk mencapai angka nol persen pada 2024, dibutuhkan kerja bersama yang extraordinary dari berbagai pihak.
Tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga nonpemerintah dan utamanya civitas akademika.
Adapun Forum akademik tersebut dihadiri oleh civitas akademika IPB University, kementerian/lembaga, TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota, baik secara langsung maupun secara daring.
Sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.
Mengisi forum akademik ini, turut hadir Plt. Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Bogor Endik Supiani, Rektor IPB University Aris Satria, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Nunung Nuryartono, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB University Sahara.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul