jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mendorong pemerintah segera membuat peta jalan pemanfaatan sumber daya di kawasan perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Apalagi, kata Halim, bila ada berbagai pihak berencana untuk menanamkan modal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.
BACA JUGA: Penilaian Bu Mega atas Sikap Presiden Jokowi soal Klaim China di Natuna
"Peluang kolaboratif (investasi di Natuna) sangat dimungkinkan, sepanjang jelas pembagian peran dan peta jalan pemanfaatan sumber dayanya," tambahnya, kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Permasalahan utama bagi Indonesia di Laut Natuna Utara, jelas Halim, ialah penguasaan efektif melalui kehadiran mulai dari pemerintah hingga nelayan.
BACA JUGA: Demi Natuna, ACT Berharap Elemen Bangsa Lupakan Perbedaan Politik
Dengan melibatkan pihak investor asing, lanjutnya, merupakan langkah yang sah-sah saja sepanjang kerja sama itu jelas.
Terlebih, ujar dia, keterlibatan investor asing juga hanya dapat dibatasi di sektor pengolahan ikan saja, bukan penangkapan.
BACA JUGA: Prabowo Buka Peluang Tiongkok Eksploitasi Natuna, Begini Respons Moeldoko
"Dalam konteks itu, ada baiknya digelar perencanaan strategis untuk pemanfaatan sumber daya ikan di utara Natuna dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, KKP, Kemenhub, instansi pemerintah terkait lainnya dan masyarakat perikanan," kata Halim lagi.j
Dengan perencanaan itu, ia mengutarakan harapannya agar dapat diterbitkan pula peta jalan pemanfaatan sumber daya ikan yang operasional dan berjangka panjang, mulai dari 5, 10 hingga 20 tahun ke depan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak pelaku usaha Jepang melalui Menlu Jepang Motegi Toshimitsu melakukan investasi di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.
"Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," kata Presiden Jokowi ketika menerima Menlu Jepang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (10/1).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menjelaskan investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar di Indonesia, termasuk Natuna, bukan hal baru tapi sudah dibahas sejak lama yaitu pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha