jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mengubah paradigma dan orientasi pengembangan komoditas sawit.
Menurut pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, paradigma pengembangan sawit yang selama ini mengejar perluasan lahan, sudah waktunya diubah menjadi intensifikasi perkebunan kelapa sawit.
BACA JUGA: Kiai Said Aqil Siradj Bicara Soal Patung Bung Karno, Begini!
Najamudin menyatakan pandangannya, karena sawit merupakan komoditas perkebunan penting dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional.
"Selama krisis pandemi sawit menjadi salah satu penyelamat bagi daya tahan ekonomi. Sawit berkontribusi 3.5 persen bagi PDB nasional dengan market share global sebesar 55 persen", ujar Sultan B Najamudin di Jakarta, Rabu (29/9).
BACA JUGA: Cegah Serangan Jantung Saat Olahraga, Lakukan Hal Penting ini
Menurutnya, angka tersebut sangat fantastis untuk komoditas andalan.
Hal ini didukung dengan perkebunan sawit Indonesia menjadi salah satu yang terluas di dunia.
BACA JUGA: Penderita Penyakit ini Lebih Berisiko Meninggal Karena Serangan Jantung
Sayangnya, secara produktivitas sawit Indonesia masih belum begitu kompetitif dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.
Dalam lima tahun terakhir produktivitas kelapa sawit Indonesia hampir dua kali lebih rendah dibandingkan Malaysia.
"Tentu ini tidak bisa dikaitkan dengan moratorium perluasan perkebunan sawit. Ini tentang input dan introduksi teknologi on farm," ucapnya.
Karena itu, Najamudin menyarankan industri sawit harus dikembangkan dengan pendekatan sains dan teknologi yang memadai, sehingga tidak membutuhkan investasi lahan secara luas.
Sebab, lahan industri sawit sering dibuka dengan mekanisme yang mengganggu keseimbangan ekologi.
"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan ekstensifikasi sawit melalui moratorium perkebunan sawit selama ini yang berkorelasi langsung terhadap penurunan angka kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sumatra," katanya.
Najamudin juga berharap upaya pemerintah dalam pengembangan produktivitas sawit selalu disesuaikan dengan prinsip Indonesian sustainable Palm oil (ISPO).
Dengan demikian CPO Indonesia lebih bisa diterima oleh pasar eropa.
Najamudin menilai kondisi yang ada merupakan momentum tepat bagi pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan pendekatan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sawit.
Hal ini dapat dilakukan dengan rejuvenasi sawit serta peningkatan SDM petani sawit.
"Kami minta BPDPKS untuk mengalokasikan anggaran pemulihan sawit secara proporsional ke daerah-daerah penghasil sawit."
"Begitu juga dengan bagi hasil sawit yang sampai sejauh ini belum dishare oleh kementerian terkait kepada daerah," pungkas Najamudin.(**/JPNN)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang