jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebab, dengan peningkatan kredit yang dialokasikan kepada pengusaha mikro, diharapkan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.
BACA JUGA: Ragukan 191 Ribu KM Jalan Desa Era Jokowi? Simak Hitungan Menteri Eko Ini
Ketua Umum LSM PMPR Indonesia, Rohimat mengungkapkan peningkatan anggaran KUR di 2019 menjadi Rp140 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp123 triliun merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghidupkan ekonomi mikro. Terlebih dengan suku bunga tetap hanya 7 % pertahun.
"Berdasarkan catatan pemerintah sendiri bahwa porsi penyaluran sebanyak 60 persen akan dioptimalkan untuk sektor produksi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Ini merupakan langkah tepat dalam menghidupkan kembali sektor riel," ungkap Rohimat, saat menggelar acara "Dialog Dukungan PMPRI Terhadap TNI Polri Dalam Mengawal Pemilu Damai Demi Terciptanya Stabilitas Ekonomi" di Bandung, Rabu (20/2).
BACA JUGA: Silakan Pak Prabowo Lihat Langsung Kondisi Jalan Desa
Selain itu, PMPR Indonesia juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan dana desa (DD). Karena, lanjut Rohimat, manfaat DD sangat efektif dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan.
"Kedua pos anggaran itu sangat setrategis sekali. Di mana KUR diperuntukan pada sektor ekonomi kerakyatan, sementara DD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur desa. Kalau ini terus dipertahankan, kedepannya tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa," tambah pria yang akrab disapa Kang Joker ini.
BACA JUGA: Kubu Prabowo Tidak Percaya Jokowi Bangun Jalan Desa 191 Ribu Kilo
Kendati demikian, Rohimat juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan pengawasan penyaluran dana desa maupun penyaluran KUR. Karena kedua program tersebut sangat rentan dengan penyelewengan.
Menurutnya, dugaan penyelewengan itu bukan hanya dilakukan oleh oknum pegawai atau aparat desa.
Dari oknum organisasi kemasyarakatan maupun LSM terkadang kerap memanfaatkan kelemahan aparat maupun pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan dengan mengharapkan sesuatu imbalan.
“Kesulitan kami masuk, karena kepala desa berasumsi bahwa semua LSM semua sama. Padahal kedatangan kami hanya untuk memberikan edukasi hingga demplot. Anehnya kepala desa enggan menemui kami, setelah diberikan penjelasan mereka (kades) baru memahami,” ujar Rohimat.
Dia tak memungkiri, dengan adanya penambahan dana tersebut produktivitas para pelaku ekonomi mikro terbantu. Hal ini diyakininya sebagai pemerataan ekonomi rakyat. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap - Siap, Dana Desa Cair Bulan Depan
Redaktur & Reporter : Natalia