jpnn.com, JAKARTA - Jaringan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Mereka meminta pemerintah tidak menggunakan APBN dalam jumlah besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Pembangunan IKN untuk Kepentingan Nasional, Bangun Kepercayaan Diri Indonesia
"Dana APBN masih dibutuhkan untuk hal lain, seeperti membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan," kata Daud, koordinator aksi, Rabu (19/6).
Dalam aksi itu, mereka juga meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mendatangkan investor untuk IKN.
BACA JUGA: Tepis Isu Miring, Otorita Sebut Lahan IKN Diperebutkan Investor
Jaringan aktivis menggelar aksi damai di depan kantor Kemenko Marves. Foto: tangkapan layar.
"Proyek IKN tidak ada investor sama sekal. Beliau tidak layak memimpin Kemenko Marves," ungkap Daud dalam orasinya.
BACA JUGA: Siapkan Pangan di IKN, Pj Gubernur Kaltim Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga PPU
Menurut Daud, sejumlah Negara dalam memindahkan Ibu Kota Negara seperti Nypydaw Myanmar, Brasilia Brasil, Mesir, Islamabad Pakistan, Canberra Australia, New Delhi India,Astana Kazakstan, New York Ke Philadelpia ke Wahington DC Amerika Serikat butuh waktu puluhan tahun.
"Itu pun yang jarak tempuhnya masih bisa lewat darat beberapa Jam, sementara IKN ini jaraknya antarpulau yang butuh waktu, biaya, dan energi yang sangat besar," ungkapnya.
Daud menuturkan, butuh puluhan tahun untuk memindahkan ibu kota negara di Kalimantan, yang dasar bawah tanahnya mengandung batu bara. Masyarakat setempat pun kesulitan mendapatkan air bersih.
Oleh karena itu, lanjut Daud, jaringan aktivis HMI akan melakukan konsolidasi nasional dan melakukan aksi lebih besar bersama elemen masyarakat.
"Mana janji Menko Maritim dan Investasi yang mau menadatangkan investor asing ke IKN?" kata Daud. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh