Pemerintah Diminta Tolak Myanmar Ketua Asean

Rabu, 10 Agustus 2011 – 07:30 WIB

JAKARTA - Inisiatif Myanmar untuk menjadi Ketua Perhimpunan Negara Asia Tenggara (Asean) pada 2014 mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan di IndonesiaMyanmar dinilai belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada penghormatan institusi Asean terhadap HAM.

Setidaknya ada lima elemen massa yang menyuarakan penolakan tersebut

BACA JUGA: JK Dingin, Anung Sebut Bukan Prestasi

Kelimanya adalah Asean Inter-Parliamentary  Myanmar Caucus (AIPMC), Solidaritas Indonesia for Asean People, KONTRAS, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).

Presiden AIPMC Eva Kusuma Sundari menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah yang saat ini berposisi sebagai Ketua Asean untuk tidak mendukung permohonan Myanmar tersebut
Eva menilai, negara yang dulu bernama Burma tersebut belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer sejak tahun 1980-an

BACA JUGA: M Nuh Beber Pengalaman Nggandol KA



“Kami juga mendapatkan laporan ada kejahatan sistematis yang menimpa perempuan Myanmar di perbatasan yang dilakukan oleh militer
Myanmar belum berhasil, kalau Myanmar jadi ketua, Asean-lah yang akan dirugikan

BACA JUGA: Pfizer Yakin Menang Lawan KPPU

Saya harap Indonesia sebagai negara yang menghormati HAM tidak mendukung Myanmar yang pelanggaran HAM-nya belum beres,” tegas Eva saat jumpa pers Peringatan 23 Tahun Demonstrasi Rakyat 8888 Myanmar di Press Room Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta Senin (8/8).

Atnike Nova Sigiro dari Forum Asia, sebuah LSM yang bergerak di bidang HAM, juga menolak pencalonan Myanmar sebagai Ketua AseanMenurut dia, gerakan represif yang dilakukan oleh militer terhadap masyarakat sipil masih ada di Myanmar.
“Walaupun sudah melepas Aung San Suu Kyi sebelum Pemilu 2010, tetapi Myanmar tetap belum dikatakan demokratisRibuan tapol (tahanan politik, red) juga masih ditahanIde-ide dan aspirasi Aung San Suu Kyi dan pendukungnya belum mendapatkan tempat saat ini,” cetusnya.

Sementara itu, suara penolakan juga mengemuka dari Solidaritas Indonesia for Asean PeopleDedi Ali Ahmad dari Solidaritas Indonesia for Asean People meminta sikap tegas pemerintah untuk tidak mendukung permohonan Myanmar“Jangan sekali-kali membelikan kepemimpinan kepada Myanmar pada 2014 sebelum menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” ucapnya

Sekadar diketahui, 23 tahun lalu tepatnya 8 Agustus 1988, demonstrasi rakyat  Myanmar menggulingkan pemerintahan Ne Win berakhir ricuhMiliter bertindak brutal dengan memberangus gerakan tersebutTercatat lebih dari 10 ribu nyawa melayang, ada yang dibunuh ada juga yang hilangRibuan lainnya ditahan sebagai tahanan politik hingga kiniPeringatan itu sendiri dilaksanakan serentak di beberapa negara antara lain Indonesia, Thailand, Taiwan, India, Jepang, Jerman, Luxemburg, Inggris, dan Amerika Serikat(tas)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pentas Dharma Gita Maha Guru bagi Soekarno


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler