JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, koordinasi antarkementerian lemah, tidak terarah dan tidak terpadu dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan
"Program ini kan ada di semua Kementerian
BACA JUGA: Para Petinggi Kejagung Sambangi Jaksa Bermasalah
Ada 19 Kementerian yang menangani program pengentasan kemiskinanKarding mendesak seluruh kementerian harus bisa mensinergiskan program dan kinerja mereka dalam mengentaskan kemiskinan itu
BACA JUGA: Kapolri Akui Kesulitan Lacak Nazaruddin
"Nah, ini yang mesti disinergiskan dan disatuatapkan," ungkap KardingMenurut dia, jumlah fakir miskin saat ini sudah luar biasa besarnya, dan selama ini tidak tertangani secara baik ole pemerintah
BACA JUGA: Tampil Live di TV, Kapolri Sulit Lacak Nazaruddin
Ini kata dia, karena masing-masing kementerian bergerak sendiri-sendiri.Karding juga melihat kecenderugan paradigma yang terjadi d Indonesia, dimana masih banyak orang yang inginnya diberikan bantuan saja"Tapi, keinginan untuk diberdayakan tidak ada," ungkapnya
Maka dari itu, lanjut Karding, Undang-undang Penanganan Fakir Miskin yang disahkan Kamis (21/7), fokus pada pengentasan fakir miskin"UU fakir miskin ini mengubah paradigma orang dari charity menjadi pemberdayaanJadi jelas di sana dikatakan program untuk penangangan fakir miskin lebih terarah, terencana dalam memberdayakan dan memandirikan," tuntasnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jago Nyadap tapi Nazaruddin Bisa Bebas Ngoceh
Redaktur : Tim Redaksi