jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyanto menganggap pemerintah main dua kaki dalam masalah honorer K2 (kategori dua).
Ini dilihat dari tidak adanya sikap tegas pemerintah, apakah menolak pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memilih menjalankan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), atau melanjutkan pembahasan revisi UU ASN dan tidak mengarahkan honorer K2 ke PPPK.
BACA JUGA: Guru Honorer Merasa Diperlakukan seperti Permen Karet
"Saya bingung dengan sikap pemerintah. Tidak jelas maunya ke mana. Satu sisi getol mem-PPPK-kan honorer K2. Sisi lainnya memberikan harapan untuk membahas revisi UU ASN," kata Bambang, kepada JPNN, Kamis (28/11).
Politikus Gerindra ini menambahkan, sikap tidak tegas pemerintah itu merugikan honorer K2. Mereka tetap menaruh harapan besar menjadi PNS lewat revisi UU ASN.
BACA JUGA: Tenaga Honorer K2 Kecewa, Ini Penyebabnya
Ini diperparah dengan sikap pemerintah yang setengah hati dalam pembahasan revisi UU ASN. Mestinya, pemerintah menunjukkan sikap negarawan sejati. Bukannya malah menjadikan masalah honorer K2 sebagai komoditi politik.
"Mbok ya pemerintah jangan bawa-bawa masalah K2 ke politik. Kalau rasa K2 tidak layak PNS ya tolak saja revisi UU ASN. Jangan malah beri harapan tapi realisasinya nihil," ucapnya.
BACA JUGA: Klaim Berdedikasi Tinggi, Guru Honorer K2 Layak Diangkat PNS
Mantan Bupati Sukoharjo ini melanjutkan, saat ini yang diharapkan honorer K2, kepastian pemerintah. Honorer hanya mau di PNS kan. Kalau tidak bisa, berhentikan seluruh honorer K2 dan revisi UU ASN dibatalkan.
"Pemerintah jangan kayak anak kecil, maunya semua direngkuh. Pilih salah satu dong dan seriusi itu. Bukannya kayak sekarang, ngambang dan serba tidak jelas," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pentolan Honorer K2: Hari Guru di Era Jokowi Tidak Bermakna
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad