jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta pemerintah lebih adil dengan menerapkan aspek kesetaraan dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Pemerintah telah merancang sejumlah skema bantuan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Terbaru, yang mulai dicairkan adalah bantuan sosial berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.
Bansos pekerja ini menyasar sekitar 15,7 juta penerima. Tahap awal disalurkan kepada 2,5 juta pekerja yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Gus Menteri Sebut Hampir 100 Persen Desa Sudah Terima BLT DD
Namun, Heri Gunawan menyampaikan kritik terkait aspek keadilan terutama bagi korban PHK
"Kami paham kalau niatnya menaikkan daya beli agar sampai akhir tahun ekonomi kita bisa tumbuh, tetapi di satu sisi banyak orang juga terkena PHK," kata Hergun sapaan akrabnya kepada jpnn.com, Jumat (28/8).
BACA JUGA: Info dari Mensos: Bansos Beras Medium Senilai Rp 5,41 Triliun segera Mengucur
Wakil ketua Fraksi Gerindra itu heran kenapa BPS sebagai penyedia data pemerintah, justru belum memiliki data yang valid tentang korban PHK akibat pandemi Covid-19.
Hergun mengingatkan pentingnya kesetaraan data dan penyajian data terbaru mengenai jumlah pekerja yang menjadi korban PHK tersebut.
Oleh jarena itu, dia meminta BPS memperbarui data Program Keluarga Harapan (PHK), agar kebijakan pemerintah juga menyasar masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
"Untuk data PHK, berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi itu belum ada. Mereka tidak memiliki data. Ini yang saya pertanyakan kepada BPS sebagai penyedia data pemerintah," tegasnya.
Legislator asal Sukabumi itu menilai ada misleading antara penyedia data dengan program yang disediakan.
"Sehingga kalau bicara bantuan Rp 600 ribu, bukan masalah efektif tidaknya, tetapi perlu diperhitungkan juga masyarakat lain yang juga terkena dampak Covid-19," kata ketua DPP Gerindra tersebut.
Dia menyinggung kembali angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang kontraksi hingga minus 5,32 persen. Tentu kondisi ini perlu segera disikapi sampai akhir tahun.
Salah satu cara yang paling cepat mengerek pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Salah satu yang efektif ialah menambah program bantuan sosial seperti BLT.
"Tetapi kami berharap karena masyarakat yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi diperhatikan seperti pekerja yang menerima subsidi gaji. Tolong diperhatikan kesetaraannya. Jangan sampai menimbulkan kerusuhan sosial," ucap Hergun.
Dia mendorong pemerintah segera mengkaji hal ini. Terutama BPS bisa segera menyiapkan data seberapa banyak korban PHK itu.
Kemudian siapkan program bansos untuk mereka secepatnya.
"Bagaimana caranya silahkan pemerintah bikin perencanaan. Kalau tidak bulan ini, bulan depan sudah disiapkan programnya. Minimal datanya tersedia. Nanti dilihat apakah bisa masuk ke dalam kategori penerima bansos sehingga pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan pemerintah bisa dicapai," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam